Menkopolhukam gelar rakor bahas pengamanan pilkada Papua

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menggelar Rapat Koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait pengamanan pemilihan presiden (pilpres) 2019 dan Pilkada serentak 2018, khususnya pengamanan di Papua.

Rakor yang dihadiri Menkum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Wakil Kepala BIN Letjen Teddy Lhaksmana, dan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar itu digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Rakor ini untuk meningkatkan kewaspadaan di bumi Cendrawasih tersebut mengingat potensi eskalasi kericuhan oleh kelompok bersenjata.

"Untuk menghadapi pilpres dan pilkada serentak. Khususnya pilkada serentak, kita sudah melihat beberapa daerah yang kita lihat mempunyai indeks keamanan pemilu yang cukup tinggi," kata Wiranto.

Ia pun masih menunggu bagaimana komposisi dan hasil survei yang dilakukan oleh Bawaslu yang bertanggung jawab menentukan indeks kerawanan pemilu di seluruh Indonesia.

Sambil menunggu rekomendasi dari Bawaslu, Wiranto akan mengumpulkan berbagai data dari para menteri dan instansi lain terkait keamanan ini.

"Oleh karenanya, kita panggil Kapolda Papua untuk membicarakan pengamanan tersebut," ujarnya seraya mengatakan, pihaknya juga memanggil kementerian lembaga terkait kerawanan daerah jelang pilkada serentak.

Dalam rapat itu juga diputuskan beberapa upaya yang akan dilakukan agar situasi di kondusif dan aman.

"Khusus di Papua kita sudah lakukan sharing pendapat atau informasi untuk kemudian kita putuskan dan kita amankan pelaksanaan di Papua supaya kondusif supaya aman," katanya.

Menurut Wiranto, pihaknya terus menelusuri siapa dalang atas penembakan yang terjadi pada pos satuan Brimbo di Mile 67 dan Mile 66 area tambang Freeport pekan kemarin.

Penembakan itu, kata dia, sudah ditangani Polda Papua dan tengah dikejar pelaku bersenjata tersebut hingga melukai anggota Kepolisian.

"Beberapa kejadian penembakan-penembakan, apakah itu ada unsur kesengajaan dari kelompok radikal atau apakah itu merupakan bagian dari ingin mengganggu pilkada. Kan kita harus waspadai semua," kata Wiranto.