Kairo (ANTARA News) - Bahrain mengatakan pada Selasa akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.
Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.
"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.
Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.
Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan bahwa visa tersebut "merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi Dewan Kerjasama Teluk."
"Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.
Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan.
Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Minggu bahwa negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.
Sebelumnya, lima personel polisi Bahrain mengalami luka ringan dalam "ledakan teroris" di pinggiran ibu kota Manama pada awal Oktober, menurut laporan kantor berita negara itu.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa ledakan terjadi di desa Daih dekat jalan Budaiya, sementara petugas polisi tersebut sedang berdinas menjaga sebuah prosesi acara festival Ashura, yang digelar tahunan untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein sekitar 1400 tahun lalu.
Kantor berita tersebut mengutip pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri dalam akun twitter resmi mereka yang mengatakan bahwa akan dilakukan "tindakan-tindakan tertentu" tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Peristiwa ledakan tersebut merupakan yang terkini dalam serangkaian serangan menyasar polisi di negara sekutu Barat itu, tempat Armada Kelima AS bermarkas.
Pemerintah menuduh serangan tersebut dilakukan atas dukungan Iran untuk merusak kestabilan negara, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Teheran.
Pada Juni, seorang anggota pasukan keamanan Bahrain tewas dalam sebuah ledakan di desa Diraz, kampung halaman pemimpin spiritual masyarakat Muslim Syiah Ayatollah Isa Qassim. Kementerian dalam negeri menuduh "teroris" melakukan penyerangan tersebut, demikian Reuters.
(G003/M016)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017