Pengadilan Spanyol perintahkan pemeriksaan pemimpin Catalonia

Madrid (ANTARA News) - Pengadilan tinggi Spanyol pada Selasa waktu setempat memerintahkan pemeriksaan resmi pemimpin Catalonia yang digulingkan Carles Puigdemont dan 13 mantan anggota pemerintahannya dimasukkan ke dalam penyelidikan resmi mengenai upaya separatis wilayah tersebut.

Pengadilan tinggi khusus dan luar biasa National Audience memanggil ke-14 orang tersebut ke pengadilan di Madrid pada Kamis dan Jumat serta memberi mereka waktu tiga hari untuk membayar deposito gabungan dari potensi denda sebesar 6,2 juta euro (sekitar Rp84,2 miliar).

Puigdemont dan beberapa mantan menterinya pergi ke Belgia setelah mereka diberhentikan oleh Madrid pada Jumat lalu saat pemerintah pusat mengambil alih kekuasaan Catalonia yang parlemennya baru saja mengumumkan kemerdekaan secara sepihak.

Pada Senin, kepala jaksa Spanyol mengatakan dia menjatuhkan tuduhan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana publik terhadap mereka.

Puigdemont hadir dalam sebuah konferensi pers di Brussel pada Selasa, mengatakan bahwa dia masih menjadi "presiden sah" Catalonia, tetapi menyangkal bahwa dia mencari suaka.

Bila Puigdemont dan para mantan menteri menolak hadir di pengadilan sesuai permintaan, jaksa Spanyol bisa memerintahkan penangkapan mereka.

Dan bila mereka masih berada di Belgia saat sidang terjadi, Spanyol bisa mengeluarkan surat perintah penahanan internasional.

Hakim National Audience Carmen Lamela berpendapat dalam keputusannya bahwa di samping larangan berulang peradilan, pemerintah Catalan "terus mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk menciptakan negara Catalan merdeka."

Hakim mengatakan argumen jaksa "serious, rasional dan logis."

Kasus terhadap Puigdemont dan pemerintahannya digabungkan dengan kasus dua pemimpin organisasi akar rumput yang mengampanyekan kemerdekaan, Jordi Cuixart dari Omnium Cultural dan Jordi Sanchez dari Catalan National Assembly, yang sudah menjalani penahanan preventif sejak 16 Oktober menurut warta kantor berita AFP.

Pada Selasa, Mahkamah Agung Spanyol memanggil bekas ketua parlemen Catalonia, Carme Forcadell, dan wakil parlemennya untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis dan Jumat terkait upaya kemerdekaan daerah.(hs)