"Pemerintah akan dukung penuh kerja sama ini. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia," kata Menaker saat memberikan sambutan pada acara simposium "Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda yang Berorientasi pada Praktik-Peluang bagi Indonesia" di Jakarta, Selasa.
Turut hadir dalam acara simposium tersebut di antaranya Wakil Dubes Jerman Hendrik Berkeling, Wakil Ketua Umum bidang kebijakan moneter, fiskal dan publik Raden Pardede, Ketua Apindo Anton J Supit, Deputi Bidang kordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.
Menaker menjelaskan pendidikan vokasi menjadi penting agar seluruh input pengembangan SDM baik melalui skema pendidikan dan pelatihan benar-benar dengan terarah dan memiliki terobosan dalam percepatan pembangunan SDM atau peningkatan kompetensi dari tenaga kerja.
Selain itu, pendidikan vokasi dinilai penting sesuai dengan postur angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi oleh lulusan SD/SMP.
Hanif mengakui masalah yang dihadapi vokasi saat ini adalah persoalan akses dan mutu vokasi masih sangat terbatas. Idealnya dimanapun manusia Indonesia berada, harus memperoleh akses pelatihan kerja, vocasional training secara berkualitas.
"Hingga saat ini akses masih menjadi persoalan. Kalau pun ada, mutunya sudah kadaluarsa dan tidak bisa menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat sekarang. Jadi ini harus digenjot dan diperkuat di seluruh Indonesia," katanya.
Persoalan lain disebutnya adalah citra pelatihan vokasi masih dipandang sebagai kelas kedua yang tidak bergengsi dan tidak keren.
Masyarakat masih lebih memilih anaknya masuk ke pendidikan umum di perguruan tinggi dibandingkan ke Politeknik atau pendidikan vokasional lain.
"Jadi orientasinya kita harus diubah yang formalistik dan akademik, Karena tidak nyambung dengan kebutuhan industri," ujarnya.
Negara Indonesia diharapkan bisa berkaca dari pengalaman di Jerman dan negara-negara Skandinavia yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi.
"Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di negara Eropa berhasil menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal. Inilah yang perlu dan bisa dilakukan ke depan di Indonesia," ujarnya.
Menaker meyakini apabila pendidikan dan pelatihan vokasi telah dipercaya, maka akan vokasi akan berkembang di Indonesia. Rekrutmen dari dunia usaha juga harus mulai mendasarkan diri dari basis kompetensi sehingga pemuda punya harapan.
"Ketika dunia usaha mau buka rekruitmen berbasis kompetensi, tidak melulu pada ijazah, pasti akan membantu mengubah image vokasi sebagai second class," ujarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan kerja sama dalam program pemagangan. Direncanakan pada 2018 akan ada 400 ribu pemuda yang akan ikut program pemagangan.
"Kita menyiapkan 4.000 mentor dan 4.000 instruktur untuk bantu pemagangan. Mentor dan instruktur dibutuhkan untuk membantu para pemagang benar-benar bisa menguasai kompetensi," katanya.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017