Kemkominfo merekomendasikan Kabupaten Lombok Timur "Smart City"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika merekomendasikan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu dari 25 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 sebagai kabupaten berbasis "Smart City".

"Untuk NTB kami memilih Kabupaten Lombok Timur," kata Kasubdit Aplikasi Layanan Publik Direktorat E-Govt Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatka (Kominfo) Hapni Septiana di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, dari 70 kabupaten/kota yang mengusulkan "Smart City". Namun, setelah tahapan pengkajian, pihaknya mengambil 25 kabupaten/kota di Indonesia. Di mana tahun pertama dipilih 25 kabupaten/kota, tahun ke dua 50 kabupaten/kota dan di tahun ke tiga 25 kabupaten/kota.

Menurutnya, Lombok Timur dipilih lantaran segi pengelolaan kas daerah (PKD) sudah menyalurkan biayanya untuk informasi dan teknologi.

"Ini yang menjadi acuan dari Kemenkominfo. Jadi, daerah dikatakan Smart City bila masyarakat mendapat pelayanan yang nyaman kaitan dengan aplikasi atau software," jelasnya.

Selain itu, daerah tersebut juga harus melengkapi infrastruktur dan kemampuan fiskalnya. Ada pun untuk biaya yang dikeluarkan agar bisa menjadi "Smart City" tergantung platform masing-masing daerah yang mengusulkan. Nantinya, dari hasil penyusunan itu baru diketahui berapa biaya yang dibutuhkan.

Hapni mengatakan Lombok Timur lebih dulu mengusulkan dibandingkan Kota Mataram. Maka itu, Kota Mataram dapat mengikuti tahun depan. Lagipula, "Smart City" akan diumumkan pada 10 November 2017 bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Meski sejak 2013 mendeklarasikan "Smart City", namun Kota Mataram belum pernah mengusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihaknya menyadari jika semua kabupaten/kota berlomba-lomba mengklaim daerahnya sebagai "Smart City". Hanya saja tidak sedikit yang mengikuti proses sesuai ketentuan.

Daerah yang belum dapat melayani masyarakat dengan aplikasi online belum dapat disebut sebagai "Smart City". Artinya, tidak cukup dengan hanya mengandalkan Megatron di jalan-jalan, tapi lebih pada pelayanan berbasis online sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi serta masyarakat senang dengan aplikasi itu.

"Kami berharap ini dapat memicu daerah lainnya segera menjadi Smart City. Tidak saja pelatihan, kami tentu akan mendampingi serta melakukan pembinaan hingga benar-benar berjalan dengan baik," katanya.

(U.KR-NIA/B/B015/B015) 31-10-2017 16:18:50