Kalla: Separatisme tidak diterima di Papua

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan gerakan separatisme tidak diterima di Papua karena dua provinsi di Papua itu bagian integral tidak terpisahkan dari Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Kalla katakan itu di kantornya, di Jakarta, Selasa, terkait aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Tembagapura, Mimika, Papua, beberapa hari terakhir setelah penembakan ke arah Pos Brimob di area area MP67 dan MP66 Tembagapura, sekitar pukul 10.35 WIT Minggu (29/10).

"Namanya juga, katakanlah, gerakan separatis, tentu dia coba mengacaukan keadaan, tapi persiapan pemerintah di Papua, baik polisi dan tentara, siap menghadapi apa saja kalau ada yang coba mengganggu," kata Kalla.

Pemerintah, kata dia, tidak akan berhenti membangun Papua agar kesejahteraan merata di semua wilayah Indonesia. Selain pembangunan fisik yang mudah dilihat, Papua sangat memerlukan pembangunan SDM setempat.

Pada sisi pembangunan yang terukur, pemerintah telah penerapan kebijakan satu harga BBM di Papua sejak Oktober 2016 dan percepatan pembangunan Jalan Nasional Trans-Papua sepanjang 4.330,07 km.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi AM Kamal, personel gabungan Brimob dan TNI masih bersiaga di Pos Brimob Tembagapura, Mimika, pascaserangan KKB itu.

Mereka juga mengejar dan mencari gerombolan bersenjata itu hingga ke gunung-gunung.