Try Sutrisno persilakan AS buka dokumen 1965

Lho, TNI terlibat 1965 bukan pemberontakannya. Tapi, memberantas pemberontakan PKI."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden RI periode 1993--1998 Try Sutrisno menyilakan pihak Amerika Serikat (AS) membuka dokumen terkait Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), yang antara lain ada informasi keterlibatan militer Indonesia kala itu.

"Silakan saja. Kita juga punya dokumen. Dokumen apapun dari luar kita siap untuk menghadapi. Mau apa?," ujar anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu di Jakarta, Kamis.

AS pada September 2017 membuka dokumen catatan harian yang diterbitkan kedutaan besarnya di Jakarta pada rentang waktu 1964--1968, yang antara lain mengutip laporan diplomatnya bahwa militer Indonesia terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai G30S dan pembunuhan massal anggota maupun simpatisan PKI.

Dokumen itu dirilis divisi Pusat Deklasifikasi Nasional (National Declassfication Centre) dari Badan Administrasi Pencatatan dan Kearsipan Nasional (National Archives and Records Adminstration).

Dalam kaitan dokumen AS itu, Try Sutrisno menegaskan bahwa tidak perlu ada yang disikapi Pemerintah Indonesia.

Pria kelahiran 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur, yang masa kecilnya pernah membantu para pejuang kemerdekaan RI mendapatka informasi mengenai tentara Sekutu Belanda itu menekankan bahwa informasi yang menyebut militer Indonesia terlibat dalam peristiwa 1965 memang benar, tetapi bukan dalam pemberontakan PKI, melainkan ikut memberantas pemberontakan G30S/PKI.

"Lho, TNI terlibat 1965 bukan pemberontakannya. Tapi, memberantas pemberontakan PKI. Kalau PKI menang, kamu hilang semua, dipotong lehernya. Tahu kan? Jadi negara komunis," ujar Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, kini TNI) periode 1988--1993 itu kepada wartawan.

Try menilai peristiwa pemberontakan PKI sudah selesai, dan tidak perlu ada penyelidikan lagi, karena yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan kewaspadaan munculnya ideologi yang bertentangan Pancasila.

"Komnas HAM silakan, tapi apanya yang diselidiki? Sudah selesai. Tidak ada pembunuhan massal, dalam keadaan pemberontakan seperti itu. Apalagi, setelah dikejar, sudah dilarang, PKI masih punya kekuatan di Pantai Selatan Jawa Timur, masih eksis, masih melawan gerombolan PKI, ditindas kita. Lalu, masih ada lagi Tri Panji. Jadi, kita harus waspada," ujarnya.

Pemberantasan terhadap PKI dilakukan Indonesia juga tanpa bantuan pihak asing, demikian Try Sutrisno.