Presiden: reforma agraria-perhutanan sosial upaya pemerataan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan reforma agraria dan perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia.

"Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan, bagaimana hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Konferensi Tenuria Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.

Menurut Presiden, untuk mendukung pemerataan ekonomi tersebut, pemerintah akan menyerahkan lima juta sertifikat pada 2017 dan tujuh juta sertifikat pada 2018 serta sembilan juta sertifikat pada 2019.

Sertifikat-sertifikat itu berguna untuk menghindari sengketa hukum atas kepemilikan lahan.

Kepala Negara berharap dari konferensi tenurial dapat menghasilkan sinergi kerja masyarakat sipil bersama kementerian dan lembaga negara.

"Saya harap melalui konferensi ini akan lahir hasil nyata, rumusan peta jalan yang dapat diterapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria dan perhutanan sosial dan terutama, peta jalan yang dapat menunjukan arah yang pasti dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat," jelas Presiden.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ditemui di Istana Negara mengatakan reformasi penguasaan tanah merupakan aktualisasi Nawacita melalui distribusi aset produksi.

Terdapat 12,7 juta hektare lahan yang ditegaskan dalam RPJMN untuk redistribusi lahan.

Menurut Menteri LHK, konferensi tenurial akan membedah sejumlah tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi UMKM kehutanan serta isu lain.