Tujuh BUMD Papua tak berkontribusi pada pendapatan daerah

Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Papua mengakui terdapat tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi itu yang tidak berkontribusi pada pendapatan daerah dan justru mendatangkan hutang.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu, mengatakan sejak didirikan, beberapa perusahaan daerah yang berada di bawah Holding Company tersebut tidak membawa keuntungan sama sekali.

"Pertemuan belum lama ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya pertemuan dengan perusahaan daerah," katanya.

Menurut Lukas, karena tidak mendatangkan keuntungan bagi Provinsi Papua, rencananya beberapa BUMD milik pemprov tersebut akan dipailitkan.

"Oleh karena itu saya sudah menugaskan Karo Hukum untuk berperkara di pengadilan untuk beberapa perusahaan yang akan kami pailitkan, yang ada hanyalah Holding Company dan Irian Bhakti sehingga selebihnya dipailitkan," ujarnya.

Menurut Lukas Enembe, pihaknya masih punya kewajiban untuk membayar gaji karyawan, jajaran direksi, dan lain sebagainya.

"Ketujuh BUMD tersebut di antaranya PT Percetakan Rakyat Papua, PT Papua Lintas Nusantara, PT Semen Papua, PT Listrik Papua dan PT Emas Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan sudah ada temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal ini sehingga pihaknya berencana menutup beberapa perusahaan daerah tersebut.