"Kalau seandainya ini bisa diturunkan statusnya menjadi Siaga saja, radiusnya menjadi enam kilometer. Kalau menjadi enam kilometer, berarti yang mengungsi itu tinggal setengahnya saja, dan kegiatan perekonomian setengahnya akan hidup," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Dia tidak memungkiri jika berdasarkan keterangan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) belum berani menurunkan status.
Menurut dia, kalau dilihat fakta penetapan status Awas yang sudah sebulan lebih (sejak 22 September 2017) telah menimbulkan dampak yang panjang baik dari sisi ekonomi, psikologi, pendidikan, kesehatan, hingga pemuktahiran data pemilih, bahkan kejenuhan para pengungsi.
Di samping itu, lanjut dia, dampak material bangunan menjadi tidak ada. Bukan saja masyarakat di sekitar Gunung Agung yang menjadi tidak bekerja, namun juga bagi pekerja bangunan yang menjadi tidak bekerja lagi, hingga berpengaruh tersendatnya target penyelesaian sejumlah proyek pemerintah hingga permasalahan anggaran.
"Masalah kontrak (proyek pemerintah-red) itu tidak gampang. Misalnya tidak selesai tahun ini, dipotong di jalan, belum tentu bisa dipakai anggaran 2018. Kalau harus dipakai pada anggaran 2018 Perubahan itu sekitar November, berapa mundurnya itu," ucap Pastika.
Menurut Pastika, dengan sistem "early detection" dan "early warning", dengan kemajuan transportasi, teknologi, dan komunikasi, seharusnya bisa diturunkan.
"Karena kalau terus-menerus begini, dampaknya panjang sekali. Inilah yang juga dasar dari Menko Maritim untuk meminta kajian yang lebih realistis. Jangan diset maksimum semuanya indikatornya, kalau diset maksimum kan hasilnya maksimum," ujarnya.
Meskipun mengharapkan adanya penurunan status, Pastika menegaskan pihaknya tidak ingin mencelakakan rakyat.
Berdasarkan adanya alat deteksi dini dengan peralatan yang canggih, semestinya kemungkinan erupsi bisa dideteksi lebih awal dan cepat diinformasikan, serta masyarakat cepat diungsikan.
Dia mengatakan kondisi sosial, budaya dan intelegensia masyarakat sekarang sudah berbeda dan tidak bisa disamakan ketika terjadi erupsi Gunung Agung pada 1963.
"Waktu itu korban banyak kenapa? Karena alat komunikasi tidak ada, alat deteksi tidak lengkap, alat transportasi nggak ada, jalan masih rusak, dan kondisi masyarakat juga berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin karena kepercayaan, malah ada nggak mau pergi," katanya.
Pastika menambahkan bahwa 26 Oktober 2017 akan diadakan rapat koordinasi kembali. Selain itu, Menko Maritim telah meminta PVMBG untuk melakukan kajian kembali dan harus ada "second opinion" dengan memperhatikan berbagai dampak status Awas.
"Faktanya memang kegiatan (gempa-red) menurun, hanya disebutkan lagi cadangan magma di bawah sekian. Okelah cadangan magma sekian, kalau tidak naik kan nggak apa-apa, kalaupun naik kan ada waktu. Kalau ada tanda-tanda mau naik, kasih tahu dong, kan ada alatnya. Bukan saya ngeyel, tetapi ini akibatnya panjang," ucap Pastika.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
