Jakarta (Antara) – Aksi korporasi yang dilakukan perusahaan FIC Properties Sdn Bhd (FICP), anak usaha Federal Land Development Authority (FELDA) milik negara Malaysia, yang telah mengakuisisi sebesar 37% saham PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) pada bulan April 2017 lalu, menjadi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ketiga tahun ini, dengan total nilai USD505,4 juta (setara dengan Rp6,7 triliun).

Dato ‘Razali Ibrahim, Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia yang menangani FELDA, memuji efisiensi proses investasi di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pasalnya, kurang dari empat bulan setelah Sale Purchase Agreement (SPA) ditandatangani pada 23 Desember 2016 silam, antara Rajawali Grup dan FICP telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait kedua pemerintahan, baik Malaysia maupun Indonesia untuk memproses akuisisi sebesar US$ 505,4 juta.

“Singkatnya waktu untuk mendapatkan persetujuan yang diberikan menjadi sorotan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai investasi asing dan benar-benar serius dalam memperbaiki kemudahan berinvestasi dan berbisnis di Indonesia,” kata Dato ‘Razali.

Yang tak kalah penting, lanjut Razali, pihaknya berharap kesepakatan tersebut akan lebih memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, dan menjadi momentum untuk kemitraan yang lebih solid antara Indonesia dan Malaysia dalam mempelopori agenda yang lebih besar lagi, terutama untuk industri kelapa sawit melalui Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries /CPOPC).

Tan Sri Shahrir Samad, Chairman FELDA, mengatakan aksi korporasi ini adalah investasi strategis bagi FELDA. “Kami berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia karena kami percaya pada prospek ekonomi Indonesia di segala sektor, termasuk sektor perkebunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kami sangat menantikan efek sinergis investasi ini untuk membuahkan hasil,” ujarnya.

Managing Director Rajawali Grup, Satrio, memuji peningkatan efisiensi dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memangkas birokrasi dalam berinvestasi. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan kami merasa sangat beruntung karena investasi ini mendapat persetujuan dalam waktu yang singkat dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian Pertanian,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan perkembangan yang disambut baik bagi komunitas bisnis dan merupakan sinyal yang baik bagi mitra asing kami, bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan bagi semua pihak.
Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, turut mengapresiasi reformasi yang dipelopori oleh Presiden Jokowi yang telah terlihat hasilnya yakni meningkatnya arus investasi langsung ke dalam negeri.

“Kami telah melihat reformasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dimasa awal pemerintahannya sebagai Presiden. Kebijakan beliau telah membuahkan hasil yang konkrit khususnya dalam menciptakan one-stop centre di BKPM untuk investasi dan memangkas birokrasi yang berbelit,” tuturnya.

Para investor, lanjut Maruarar, mengaku lebih percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia, terutama adanya perbaikan kepastian hukum dan stabilitas yang memungkinkan transaksi investasi dilaksanakan dengan lebih efektif.

Hal ini tercermin dengan jelas pada kestabilan arus FDI yang berkualitas tinggi di berbagai sektor mulai dari infrastruktur, energy hingga sektor perkebunan dalam tiga tahun terakhir, meskipun dihadapi pada kondisi ekonomi global yang menantang.
Maruarar menambahkan Indonesia akan selalu menjadi salah satu negara pilihan utama FDI di Asia Tenggara. “Dan sejak 2014, kita telah berhasil meraup aliran dana asing hingga 48,75 miliar Dolar Amerika. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi ekonomi riil dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017