Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Paskah Suzeta, mengatakan bahwa pemberian sibsidi langsung bagi industri minyak goreng tidak dimungkinkan, karena rawan sasaran. "Subsidi langsung saya pikir tidak bisa dilakukan, karena yang menikmati bukan masyarakat miskin lagi," kata Paskah di sela-sela seminar Kebangkitan Indonesia di Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa. Menurut dia, program kestabilan harga minyak goreng tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, seperti melalui pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO). "Lebih baik kita tingkatkan dan membenahi tata niaga sawitnya, paling tidak alokasi kebutuhan dalam negeri harus lebih besar daripada ekspor, seperti produksi gas," katanya. Hal ini dikatakan Pazkah menanggapi wacana beberapa pengusaha minyak kelapa sawit yang menginginkan pemberian subsidi untuk menunurukan harga minyak goreng. Sebelumnya Ketua Komisi Masyarakat Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Suharto mengatakan pemerintah perlu memberi subsidi kepada produsen minyak goreng di dalam negeri untuk menjaga harga minyak goreng pada tingkat yang diharapkan. "Tanpa subsidi berarti pemerintah menentang harga pasar dan itu sulit dilakukan, dan itu memberatkan produsen, seharusnya ada jaring pengamannya melalui subsidi," katanya. Menurut dia, dana subsidi bisa dipakai dari pemasukan Pungutan Ekspor (PE) CPO yang selama ini dikenakan dan jumlahnya diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mengingat ekspor CPO nasional mencapai lebih dari 11 juta ton dengan PE 1,5 persen dari Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
