Tidak Ada Audit Keuangan Terhadap Calon Anggota KPU

Jakarta (ANTARA News) - Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melakukan audit keuangan kepada para calon karena waktu yang disediakan obegitu singkat. "Tak akan ada audit keuangan. Tapi kita akan menerima masukan atau laporan masyarakat atas track record calon," kata Ketua Tim Seleksi KPU Ridwan Nasir di Kantor Kementerian Menko Polhukham, Jakarta, Selasa. Ridwan menjelaskan atas laporan masyarakat tersebut, tim seleksi KPU akan melakukan klarifikasi kepada anggota yang bersangkutan saat proses wawancara. Masukan masyarakat dapat diajukan melalui surat atau surat elektronik yang ditujukan kepada Sekretariat Tim Seleksi KPU, dengan alamat Gedung Juang Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Rektor IAIN Sunan Ampel itu menjelaskan, masyarakat dapat memberi masukan setelah tim seleksi KPU mengumumkan nama-nama calon yang lolos administrasi. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu, Tim Seleksi KPU akan bekerja selama 60-80 hari. Dengan tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPU pada 18-20 Juni, dilanjutkan masa pendaftaran pada 21-29 Juni, penelitian administrasi bakal calon pada 2-6 Juli. Pengumuman hasil administrasi pada 9-11 Juli, sedangkan seleksi tertulis calon anggota KPU didampingi tim psikolog UI pada 12-30 Juli. Ridwan menjelaskan, pengumuman nama-nama yang lolos seleksi dijadwalkan pada 31 Juli-13 Agustus. Tes wawancara dilakukan pada 21 Agustus sampai 1 September, kemudian pada 3 September-7 September sebanyak 21 nama bakal calon anggota KPU akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya Presiden akan menyampaikan nama-nama bakal calon tersebut ke DPR-RI pada 23-27 Oktober untuk dipilih sebanyak tujuh orang menjadi anggota KPU. Sedangkan pelantikan anggota KPU dijadwalkan dilakukan pada 9 Oktober 2007 oleh Presiden. Ridwan menambahkan, bagi anggota KPU pada penyelenggaraan Pemilu 2004, dapat saja mengikuti seleksi calon anggota KPU yang baru dengan syarat tidak terlibat tindak pidana. "Bisa saja ikut seleksi, dalam UU diperbolehkan. Jika ada laporan masyarakat mengenai rekam jejak mereka (calon--red) akan dilakukan klarifikasi," ujar Ridwan. Dalam acara itu, hadir pula Menkopolhukkam yang juga menjabat Mendagri menteri ad interim Widodo AS, dan empat anggota tim seleksi KPU yakni Purnaman Natakusumah, Balthasar Kambuaya, Sarlito Wirawan, dan Jalaluddin Rakhmat.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007