Dirut Antara: politik luar negeri bagian ketahanan nasional

Jakarta (ANTARA News) - Jurnalis sekaligus Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat menilai kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditujukan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut diungkapkan Dimas, demikian sapaan akrab Meidyatama, menanggapi kritik atas sikap Presiden Jokowi yang terkesan tidak memprioritaskan politik luar negeri dalam kepemimpinannya.

"Politik luar negeri hanya salah satu bagian dari sesuatu yang lebih besar dan penting yakni ketahanan nasional," tuturnya dalam sebuah diskusi tentang penilaian kebijakan luar negeri selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Indonesia, menurut Dimas, hanya akan dianggap oleh dunia karena tiga hal yakni demokrasi yang terus berkembang, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta upaya membina hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar.

"Saya kira dua dari tiga poin tersebut terkait dengan domestik sehingga kita bisa mengerti mengapa prioritas pemerintah saat ini pada hal-hal domestik," kata mantan anggota tim penilai Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN itu.

Berorientasi pada pembangunan dalam negeri, Presiden Jokowi cenderung menerapkan diplomasi ekonomi dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk mendukung kepentingan nasional.

Hal itu tercermin salah satunya dalam visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai kebijakan Indonesia menjadi pemain besar di sektor maritim, padahal sesungguhnya cara memperkuat pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional.

Meskipun memiliki gaya yang sangat berbeda dengan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih aktif dalam dunia diplomasi, bukan berarti Jokowi tidak belajar dan menjadikan kebijakan luar negeri sebagai prioritas.

"Buktinya dalam 18-24 bulan pertama pemerintahannya beliau sudah mengunjungi rata-rata dua kali partner strategis Indonesia seperti China, AS, Jepang, dan Australia," tutur Dimas.

Sependapat dengan Dimas, Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu juga memandang sikap Presiden Jokowi menggunakan kebijakan luar negeri untuk merealisasikan agenda-agenda domestik sebagai langkah tepat.

"Sudah saatnya Jokowi melihat efektivitas diplomasi untuk membangun kekuatan dalam negeri," tutur dia.