Rektor UIN: kampus harus bebas dari paham radikal

Jakarta (ANTARA News) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dede Rosyada mengatakan kampus sebagai tempat kaum intelektual dan calon intelektual harus dapat mencegah masuknya paham radikal dan terorisme di lingkungannya.

"Paham radikal tidak boleh masuk dan beredar bebas di lingkungan universitas," kata Dede di Jakarta, Kamis.

Menurut Dede ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah radikalisme di lingkungan kampus, di antaranya perkuliahan, tenaga pendidik, dan kegiatan kemahasiswaan.

Di bidang perkuliahan, selain harus dijalankan sesuai kalender akademik, menurut Dede, ada mata kuliah tertentu yang perlu diperkuat seperti tafsir, penguatan ideologi negara, serta memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa dan civitas akademika.

"Di mata kuliah itu kita antisipasi dalam pokok-pokok bahasannya. Selain itu, mahasiswa tidak hanya diberikan teori, tetapi juga dibekali dengan praktik di lapangan," ujarnya.

Dalam hal tenaga pendidik, Dede mengatakan rekrutmen dosen harus benar-benar diseleksi dengan ketat terkait paham dan komitmennya terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Calon dosen yang berpandangan ektrem atau berideologi radikal tentu harus ditolak.

"Di sinilah peran kampus dalam melakukan seleksi terhadap dosen sangat besar agar kampus terbebas dari benih-benih radikal," ujar Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) ini.

Ia mengatakan setiap tenaga pengajar di perguruan tinggi juga harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam aktivitas belajar mengajar ataupun dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.

"Komitmen ini penting untuk dilakukan mengingat penyusupan paham radikal bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kelompok radikal yang telah menyusup di dalam kampus umumnya menyasar mahasiswa yang baru masuk," ujarnya.

Berikutnya, menurut Dede, pihak kampus juga harus mengawasi unit kegiatan mahasiswa (UKM) agar tak tersusupi paham radikal seperti yang pernah terjadi di Institut Pertanian Bogor (IPB) di mana ormas yang mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencoba masuk melalui UKM.

"Jangan sampai hal seperti itu terulang kembali di lingkungan kampus. Pihak kampus harus tahu kalau ada kegiatan seperti itu dan melarangnya, mahasiswanya harus diberikan pemahaman pendidikan tentang ideologi bangsa ini. Di kampus kami (UIN Jakarta) kegiatan mahasiswa tentunya juga kami awasi agar paham radikal tidak masuk melalui UKM," ujarnya.

Selain itu katanya, hal lain yang bisa dilakukan adalah menjadikan moderasi Islam sebagai gerakan segenap civitas akademika di lingkungan kampus.