Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sesuai hasil Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Pengganti Badan Musyawarah DPR, pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Paripurna DPR akan dilaksanakan Kamis (26/10).
"Karena jadwal di ujung menjelang reses banyak hal penting menumpuk sehingga pada saat pembahasan Perppu Ormas kita serahkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan apabila ada perbedaan pandangan antar fraksi maka itu merupakan hak setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.
Menurut dia, Pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir terkait Perppu Ormas kepada masing-masing fraksi.
"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10)," ujarnya.
Politisi PAN itu mengatakan hingga saat ini belum terlihat mayoritas suara fraksi karena pembahasan Perppu di Komisi II DPR belum sampai pada pandangan mini fraksi namun baru suara per-anggota.
Karena itu menurut dia, sikap akhir akan terlihat dalam pandangan mini-fraksi dan pandangan di Rapat Paripurna.
Sebelumnya Komisi II DPR pada pekan ini mulai mendengarkan pendapat berbagai pihak terkait Perppu Ormas, selain pendapat dari pemerintah mengenai alasan dikeluarkannya Perppu tersebut.
Komisi II DPR mengundang 22 organisasi kemasyarkatan (ormas) dan 18 ahli membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Selasa-Kamis (17-19 Oktober).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017