Kapolri tegaskan rencana kerja amankan Pilkada 2018

Ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik, situasi pasti memanas."

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kembali kepada jajarannya di daerah-daerah untuk membuat rencana kerja untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Dalam Apel Kasatwil, saya telah ingatkan untuk membuat rencana kerja di tiap wilayah, karena operasinya ini di 171 daerah, 17 provinsi, gubernur sisanya kabupaten/kota," katanya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis.

Dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada, ia meminta seluruh jajarannya di kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres) untuk bersiaga agar sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu jika dibutuhkan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada.

"Kerja sama dengan banyak stakeholders, mulai dari penyelenggara KPU, Bawaslu dan jajaran Panwaslu, kemudian pemda dan aparat keamanan, termasuk linmas pemda," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai media dan para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memberi perhatian khusus di beberapa daerah penyelenggara pilkada yang dinilai rawan gangguan keamanan, antara lain Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua.

"Saya memberi catatan ke daerah tertentu, seperti Jabar, Jateng, Jatim, saya berikan atensi, kemudian Kalbar, Sulsel, Papua," ujarnya.

Di daerah-daerah, menurut mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua tersebut, pihaknya akan menyiapkan tambahan personel sebagai cadangan sekaligus pendukung (back up).

"Ada rencana kontigensi, yang cukup rawan kami segera bisa berikan back up," katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk menghindari konflik dalam gelaran pesta demokrasi itu.

"Ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik, situasi pasti memanas. Itu biasa, saya ulangi, tidak apa-apa menghangat, tapi jangan sampai panas, apalagi terbakar," katanya.

Polri pun terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan TNI untuk menjaga kondusivitas keamanan di dalam negeri.

"Yang paling utama, sinergisitas Polri, TNI, KPU yang menyelenggarakan pemilihan agar bisa berjalan dengan baik dan netral," demikian Jenderal Polisi Tito Karnavian.