Alasan mantan Mendikbud Nuh tolak ramaikan pilkada Jatim

Surabaya (ANTARA News) - Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menolak tawaran dari sejumlah partai politik untuk meramaikan bursa calon dalam Pilkada Jatim 2018.

"Tawaran (menjadi Cagub Jatim) memang banyak, tapi setelah pensiun, saya lebih komitmen untuk berkiprah di bidang sosial keagamaan," katanya kepada Antara melalui telepon dari Surabaya, Kamis.

Menurut salah seorang Ketua PBNU yang juga mantan Rektor ITS Surabaya itu, bidang politik itu sudah banyak yang mengurusi, sedangkan bidang sosial keagamaan justru tidak banyak.

"Di sana (politik praktis) kan sudah banyak orangnya, saya memilih yang tidak banyak diurus orang, seperti pendidikan, rumah sakit, dan panti sosial tidak banyak menjadi pemikiran," katanya.

Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsis) yang menaungi RSI Wonokromo/Jemursari itu menjelaskan tokoh-tokoh NU yang diprediksi terlibat dalam Pilkada Jatim sudah ada dua orang.

"Kader NU yang meramaikan sudah ada dua, yakni Gus Ipul (Saifullah Yusuf/Wagub Jatim) dan Khofifah (Mensos). Nah, dua orang saja sudah membuat suara NU pecah, apalagi kalau lebih dari dua," katanya.

Oleh karena itu, salah seorang pengurus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) itu mengaku dirinya lebih memilih urusan sosial keagamaan yang tidak banyak diurusi tokoh-tokoh.

Sejumlah tokoh NU diprediksi meramaikan bursa Pilkada Jatim, di antaranya Saifullah Yusuf (Wagub Jatim/Ketua PBNU), Khofifah (Mensos/Ketua Umum PP Muslimat NU), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi/Ketua ISNU Jatim), dan politisi lainnya.

Seruan MA IPNU

Sementara itu, Majelis Alumni (MA) IPNU Jawa Timur mengeluarkan seruan terkait sejumlah kader IPNU/IPPNU yang meramaikan Pilkada Jatim yakni Saifullah Yusuf (mantan salah satu Ketua PP IPNU), Khofifah (mantan Ketua IPPNU Surabaya), dan Abdullah Azwar Anas (mantan Ketua Umum PP IPNU).

Ketua MA IPNU Jatim HM Muzammil Syafii menegaskan bahwa tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik, karena itu MA IPNU Jawa Timur menyerukan kepada kader-kader IPNU dan IPPNU untuk mengedepankan "Ukhuwah Nahdliyah" di atas kepentingan yang lain.

"Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi lumbung kader-kader NU, karena itu silaturahim harus tetap terjalin, meskipun ada perbedaan dalam menyalurkan aspirasi politik," katanya dalam seruan tertulisnya.

Oleh karena itu, MA IPNU Jatim Forum Silaturahim Alumni IPPNU (FSA IPPNU Jatim) menyerukan kepada kader IPNU-IPPNU yang tersebar dimana-mana untuk tetap dalam satu jejaring yang bermanfaat untuk kepentingan Nahdlatul Ulama.

"Kami menyerukan kepada kader IPNU-IPPNU Jawa Timur yang mendapat amanah sebagai Pemimpin dalam berbagai bidang untuk mendorong program yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat akar rumput," katanya.

Untuk mendorong Jawa Timur menjadi provinsi yang harmonis dan dinamis dalam bingkai kebersamaan, pihaknya menyerukan kepada seluruh kadernya untuk menjaga persatuan masyarakat dengan mengedepankan politik yang berlandaskan Akhlakul Karimah, tidak membenturkan masyarakat akar rumput, menjaga Ukhuwah Nahdliyah, dan menghindari "money politics" (transaksional).

Selain itu, pihaknya juga berharap Pemimpin NU menjaga netralitas organisasi sesuai AD/ART NU, meskipun warga NU itu secara manusiawi tidak netral. Netralitas NU sebagai ormas merupakan kunci kebijakan di provinsi yang mayoritas nadhliyin.