Tujuh kutipan terpilih, dari Presiden soal isu PKI sampai pidato Gubernur Anies soal "pribumi"

Jakarta (ANTARA News) - Pernyataan blak-blakan Presiden Joko Widodo soal isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepadanya, dan berbagai tanggapan seputar isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai "pribumi" mengisi tujuh kutipan terpilih yang disiarkan Antara News pada Selasa (17/10).

Berikut jawaban Presiden Joko Widodo mengenai isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepadanya:

"Saya ingin blak-blakan ini, masalah yang berkaitan dengan PKI. Bersliweran cerita-cerita seperti itu," kata Presiden saat silaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persis di Bandung.

"Di tahun 1955 ada waktu DN Aidit pidato di dekatnya ada foto saya di situ. Kok ya persis, ya memang gambar saya. Lah tahun 1955 kan saya belum lahir, waktu PKI dibubarkan tahun 1965 kan saya masih balita," katanya.

"Tentu saja harus saya jawab, ini harus dijawab karena kalau dipercaya benar kan bahaya sekali," katanya.

Isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai "pribumi" mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Berikut petikan pidato Anies yang menjadi kontroversi tersebut:

"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta."

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami."

Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons pidato itu dengan menyatakan:

"Pidatonya bicara tentang kolonial, konteksnya kan sejarah dia menceritakan. Jadi jangan hanya potong satu kata, dalam konteks apa dia bicara. Jadi dia bicara konteks sejarah, tidak bicara diskriminatif," kata Wakil Presiden (Wapres) dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.

"Kan tidak salah kalau dia mau bicara kalau konteksnya sejarah. Kalau katakan sudah kalian jangan kasih kesempatan, nah itu salah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar pasangan pemimpin baru Jakarta itu bisa mengayomi semua rakyat Jakarta.

"Jangan ada pribumi, non pribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih Pak Anies juga kan macam-macam," kata Mantan Menko Polhukam itu dalam acara Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta.

Masih soal pidato Gubernur Anies Baswedan, Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, pidato itu bisa dianggap mengandung unsur rasisme.

"Pidato yang penuh paradoks. Di satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya," katanya dalam siaran pers Setara Institute.

"Anies seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis," katanya.

Pidato yang menggunakan istilah pribumi itu menjadi perbincangan lantaran istilah tersebut sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Bagaimana Presiden Jokowi menyoroti metode pembelajaran yang bersesuaian dengan karakter-karakter generasi Y saat ini?

"Ubah metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter-karakter generasi Y, generasi muda kita, mendorong inovasi, memfasilitasi mahasiswa menjadi pembelajar yang aktif baik di dalam maupun di luar kelas," kata Presiden.saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis Ke-60 Universitas Diponegoro (Undip) di Stadion Undip Semarang.

"Karena memang kompetisi antar-negara begitu sangat ketat dan sangat sengitnya," ujarnya. "Negara lain juga sudah membangun itu ada co-working space, creative hub, perubahan-perubahan seperti ini, kalau kita tidak cepat betul-betul kita akan ditinggal negara-negara lain".

Bagaimana Pilgub Jawa Timur di mata Wakil Presiden, Jusuf Kalla?

"Kalau bicara (pilgub) Jatim ini menarik. NU sama NU. Jadi nanti persaingannya betul-betul head to head," kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Mengenai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, Wapres mmenjawab, "Kalau sudah pasti tentu Presiden akan meloloskan."

"Serahkan kepada rakyat Jatim untuk memilih sendiri yang terbaik," katanya.

Di bidang hukum, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memvonis hukuman mati terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan dan perampokan yang menewaskan enam orang korban di kediaman pengusaha Dodi Triono di kawasan Pulomas.

Ketua majelis hakim PN Jakarta Timur Gde Aryawan di Jakarta, Selasa, membacakan bahwa kedua terdakwa Ridwan Sitorus alias Yus Pane dan Erwin Sitorang alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat pembunuhan berencana.

"Dua menjatuhkan pidana kepada masing-masing satu Ridwan Sitorus alias Yus Pane diputus dengan pidana mati. Dua, Erwin Situmorang alias Ucok dengan hukuman mati. Tiga, Alvin Sinaga alias Yus dengan pidana penjara seumur hidup, membayar tiap-tiap perkara ini yang sebesar lima ribu rupiah demikian keputusan," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja," katanya kepada wartawan di Jakarta.

"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai Menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.

Politikus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunggah secarik kertas berisi pesan yang ditandatangani Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dari rumah tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua Wetan, Depok, di akun media sosial berbagi foto Instagram miliknya @agusyudhoyono.

"Pagi ini saya bersilaturahmi dengan @basukibtp. Beliau menerima saya dengan sangat baik," tulis akun Instagram @agusyudhoyono.

"Semoga kita memiliki kebesaran jiwa untuk dapat mengapresiasi karya dan jasa pemimpin terdahulu, sambil memberikan kesempatan dan mendukung pemimpin yang baru untuk dapat melanjutkan hal-hal yang sudah baik, dan memperbaiki segala yang belum baik," lanjut Agus.