Trimedya perkirakan Densus Tipikor beroperasi Maret 2018, Presiden tak keberatan

Kapolri juga sudah sampaikan suratnya kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan memperkirakan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri akan beroperasi Maret 2018.

"Badan Anggaran DPR RI sudah menyetujui anggaran Densus Tipikor tahun 2018 sebesar Rp800 miliar," kata Trimedya Panjaitan pada diskusi "Densus Tipikor: Kewenangan dan Regulasi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Trimedya, wacana pembentukan Densus Tipikor bermula dari usulan penguatan kinerja Polri setelah Jendral Polisi Tito Karnavian dilantik sebagai Kapolri.

Pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri, kata Trimedya, Tito menceritakan bahwa Polri memiliki Satuan Kriminal Khusus (Krimsus) tapi tugasnya belum fokus.

"Tito kemudian mengusulkan dibentuknya Densus Tipikor guna penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

Menurut Trimedya, usulan tersebut disetujui Komisi III DPR RI dan masuk menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja.

Wacana pembentukan Densus Tipikor saat ini, katanya, merupakan lanjutan dari kesimpulan rapat kerja sebelumnya soal pembentukan Densus Tipikor.

"Kapolri mengusulkan, jika dibentuk Densus Tipikor, perlu adanya dukungan anggaran untuk penguatan kinerja," katanya.

Menurut dia, Polri kemudian mengusulkan angaran Densus Tipikor sebesar Rp2,6 triliun, tapi Badan Anggaran DPR RI telah menyetujuinya pada tahun pertama yakni 2018 sebesar Rp800 miliar.

Usulan pembentukan Densus Tipikor, kata dia, ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden menyatakan tidak keberatan.

"Kapolri juga sudah sampaikan suratnya kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," katanya.

Komisi III DPR RI, katanya, juga sudah melakukan rapat kerja dengan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri, pada Senin (16/10) kemarin.

Dari rapat kerja pada Senin kemarin, katanya, beberapa kemajuan yang dicapai antara lain, KPK dan Kejaksaan Agung, tidak keberatan dibentuknya Densus Tipikor.

Densus Tipikor nantinya akan berkoordinasi dengan Satgas Tipikor Kejaksaan Agung.

"Soal gaji pegawai Densus Tipikor, terutama penyidik Densus Tipikor diusahakan sama dengan gaji penyidik KPK," katanya.