INASGOC minta BPK perkuat koordinasi pengelolaan keuangan

Jakarta (ANTARA News) - Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) 2018 meminta Badan Pemerika Keuangan (BPK) untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan satuan kerja sementara di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

"Kami memaparkan tugas dan tanggung jawab kami kepada BPK agar laporan keuangan yang kami lakukan lebih akuntabel. Kami sudah sering berkoordinasi dengan BPK," kata Ketua INASGOC Erick Thohir di Jakarta, Selasa.

Erick mengatakan koordinasi INASGOC dengan BPK demi pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Deputi, direktur, dan koordinator INASGOC, menurut Erick, telah mendapatkan pemahaman terkait prosedur pengelolaan keuangan negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2017.

"Itu bertujuan agar tidak ada kasus hukum karena kesalahan dan penyalahgunaan keuangan yang menyebabkan kerugian negara," Erick.

INASGOC dan BPK telah menggelar pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua INASGOC Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal INASGOC Eris Herryanto, dan sejumlah koordinator kesekretariatan INASGOC.

"Kami akan banyak melakukan kegiatan pada tahun depan. Kami berusaha agar anggaran yang kami kelola dapat sesuai ketentuan," kata Erick tentang pengelolaan anggaran INASGOC yang besar dan pelaksanaan Asian Games yang semakin dekat.

Indonesia dan Dewan Olimpiade Asia (OCA) menyepakati perubahan kontrak tuan rumah Asian Games 2018 terkait ketentuan tambahan dalam penggunaan dana sponsor baik dari perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami baru menandatangani beberapa perubahan dari perjanjian Asian Games 2018. Prinsip pokok perubahan itu adalah untuk melancarkan penyelenggaraan Asian Games dan juga meningkatkan kualitas pertandingan serta memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan ini," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla sekaligus Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018.

Kesepakatan amandemen kontrak tuan rumah Asian Games 2018 itu berarti Indonesia dapat menggunakan dana sponsor tanpa menunggu pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018 setelah kesepakatan perubahan kontrak tuan rumah itu.

"Ini adalah salah satu hal besar dalam kontrak tuan rumah. Dana itu bisa dipakai sekarang tanpa menunggu setelah pembukaan atau pada 18 Agustus 2018," kata Erick.