GP Ansor Kepulauan Babel gelar seminar deradikalisasi

Dalam agama Islam hanya mengajarkan mengenai kepemimpinan, namun tidak mewajibkan bagi suatu bangsa untuk membentuk negara Islam."

Pangkalpinang (ANTARA News) - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar seminar deradikalisasi sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal bagi tokoh masyarakat, agama, mahasiswa dan organisasi kepemudaan di daerah itu.

"Seminar deradikalisasi dapat memberikan gambaran mengenai harmonisasi kehidupan beragama dan bernegara sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikal bagi para tokoh masyarakat, agama, mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kepulauan Babel," kata Ketua PW GP Ansor Kepulauan Babel, Masmuni Mahatma di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menerangkan seminar deradikalisasi juga dalam upaya membantu pemerintah dalam mengajarkan dan menguatkan jaring pemikiran maupun sikap dalam berkehidupan di Indonesia.

"Indonesia merupakan rumah bagi semua golongan sehingga harus dirawat dan dijaga dengan cara apapun agar nilai persatuan dan kesatuan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Babel, Zayadi mengatakan bahwa radikalisme bermula dari kekerasan atas nama agama yang dapat bersumber dari ajaran agama itu sendiri.

"Pemahaman ajaran agama yang bersifat fanatik yang tidak mempertimbangkan masukan lainnya mengakibatkan klaim kebenaran oleh beberapa kelompok sehingga dapat menimbulkan konflik apabila dipaksakan," terangnya.

Zayadi berharap masyarakat dapat menyatukan visi untuk melakukan deradikalisasi di segala aspek untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal.

"Deradikalisasi dapat dilakukan oleh berbagai unsur seperti institusi pendidikan harus mampu memproteksi para peserta didiknya melalui kegiatan atau program untuk memerangi penyebaran paham radikal," katanya.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa Indonesia memiliki problem yang cukup besar mengenai adanya kelompok radikal yang melakukan klaim kebenaran terhadap pandangan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kelompok tersebut mulai mempertanyakan kesepakatan konsensus para pendiri bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai Pancasila yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut," ujarnya.

Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Afif Muhammad menyatakan perbedaan pandangan antara mempertahankan Pancasila dengan penegakan negara Islam seharusnya sudah selesai karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam menentukan ideologi yang cocok diterapkan di Indonesia.

"Dalam agama Islam hanya mengajarkan mengenai kepemimpinan, namun tidak mewajibkan bagi suatu bangsa untuk membentuk negara Islam," katanya.