Menkeu: IMF-WB ikut pantau perkembangan Gunung Agung

Washington (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihak Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Bank Dunia (WB) terus memantau perkembangan Gunung Agung di Bali yang sempat berpotensi mengalami erupsi.

"Mereka juga memantau perkembangan Gunung Agung, dan dalam titik tertentu, kalau risiko bisa dikendalikan, kita tetap menjadi host 2018," kata Sri Mulyani saat ditemui di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2017 di Washington DC, AS, Minggu.

Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini tidak ada perubahan rencana yang dilakukan pemerintah karena Bali masih dipastikan menjadi tempat penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 pada Oktober tahun depan.

Ia menambahkan apabila ada perkembangan terbaru maka hal tersebut akan dibahas bersama antara pemerintah dengan IMF-WB dan tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak.

"Apapun yang terjadi, seluruh keputusan mengenai tempat pertemuan dibuat bersama-sama dengan IMF-WB karena Indonesia telah mendapat kepercayaan sebagai host, tapi keselamatan semua pihak jadi prioritas utama," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan Indonesia akan menjadi pusat perhatian utama dunia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018.

"Semua mata di dunia ekonomi akan melihat Indonesia. Ini waktu yang tepat untuk memaparkan kisah sukses," ujar Lagarde di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Washington DC, AS, Sabtu waktu setempat.

Lagarde menambahkan Indonesia juga bisa mendapatkan nilai tambah dari penyelenggaraan acara akbar ini karena ajang tahunan tersebut bisa meningkatkan kegiatan bisnis.

"Ini akan meningkatkan bisnis karena orang-orang akan tinggal di hotel, makan di restoran dan menghabiskan uang. Akan ada return di acara pertemuan tahunan itu," ujarnya.

Lagarde menambahkan Indonesia layak menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini karena mempunyai indikator ekonomi yang baik serta memiliki pondasi kebijakan yang memadai.