Kejati DKI kawal pembangunan taman Dinas Kehutanan

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Tim Pengawal dan Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), mengawal 40 kegiatan yang dilakukan Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Di antaranya pembangunan taman kota di Jalan Kimia, Jakarta Pusat berukuran 164 meter dengan nilai Rp421 juta dan pagar Taman Pemakaman Umum (TPU) Kristen Tegal Alur Jakarta Barat sepanjang 341 meter dengan nilai sekitar Rp700 juta.

Sekretaris TP4D Kejati DKI Jakarta, Fajar di Jakarta, Sabtu, menyatakan pihaknya sudah sejak beberapa hari lalu mengawasi kegiatan Dinas Kehutanan dan Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Kami menjalankan tugas untuk pengawalan dan pengamanan serta mengecek di lapangan, apakah pengerjaannya sesuai dengan perencanaan atau tidak," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakanan DKI Djafar Muchlisin menyatakan pembangunan taman kota di Jalan Kimia ditargetkan selesai pada Desember 2017 mendatang.

"Biayanya sebesar Rp421 juta dengan ukuran 164 meter yang ditargetkan akan selesai Desember 2017," katanya saat mengikuti TP4D Kejati DKI yang mengecek ke lapangan pada Jumat (13/10).

Ia menyebutkan pembangunan taman kota itu sesuai dengan perencanaan seperti jenis rumput yang akan ditanam jenis rumput gajah.

"Taman Jalan Kimia ini merupakan bagian dari 40 kegiatan Dinas Kehutanan yang dikawal oleh TP4D Kejati DKI Jakarta," katanya.

Kegiatan lain yang dipantau TP4D adalah pembangunan pagar Taman Pemakaman Umum Kristen Tegal Alur, Jakarta Barat sepanjang 341 meter dengan biaya sekitar Rp700 juta.

Di bagian lain, ia mengaku merasa nyaman dengan adanya pengawalan program instansi TP4D Kejati DKI karena pekerjaannya diawasi agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kita berterima kasih dengan ada pengawalan atau pengawasan ini," katanya.

Kehadiran TP4D Kejati DKI merupakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.