Jakarta (ANTARA News) - Departemen Keuangan mencatat kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) oleh asing pada akhir Mei 2007 mencapai Rp83,48 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 72,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp48,44 triliun. Padahal, kupon yang diberikan dalam periode tersebut cenderung menurun, yaitu dari sekitar 12 persen pada Mei 2006 menjadi sekitar 9,75 persen akhir Mei lalu, demikian data dari situs resmi Ditjen Perbendaharaan Depkeu, Senin. Sebaliknya, kepemilikan SUN oleh perbankan BUMN malah mengalami penurunan 4,7 persen dari Rp153,59 triliun pada Mei 2006 menjadi Rp146,30 triliun. Demikian juga dengan kepemilikan SUN oleh bank swasta rekap mengalami penurunan 8,46 persen dari Rp81,53 triliun menjadi Rp74,63 triliun. Sementara untuk lembaga keuangan non perbankan dan reksadana mencatat kenaikan terbesar, yaitu 93,95 persen dari Rp12,58 triliun menjadi 24,40, kemudian diikuti berturut-turut oleh sekuritas 56,75 persen (dari Rp370 miliar menjadi Rp580 miliar), asuransi 12,96 persen (dari Rp32,33 triliun menjadi Rp36,52 triliun), dan dana pensiun 4,24 persen (dari Rp22,38 triliun menjadi 23,33 triliun). Secara persentase kepemilikan SUN pada tahun ini, perbankan BUMN masih menempati peringkat teratas dengan porsi 32,65 persen, asing 18,6 persen, perbankan swasta rekap 16,64 persen, asuransi 7,92 persen, perbankan non rekap 6,8 persen, dana pensiun 5,2 persen, BI 2,97 persen, BPD 0,8 persen, sekuritas 0,12 persen dan lain-lain 2,65 persen. Secara umum perbankan mendominasi kepemilikan SUN hingga akhir Mei 2007, yaitu Rp254,86 triliun atau 56,83 persen dibandingkan seluruh SUN yang diperdagangkan sebesar Rp448,42 triliun. Jika digabungkan dengan obligasi negara yang tidak bisa diperdagangkan dan obligasi dalam denominasi dolar AS, maka hingga akhir Mei jumlah obligasi negara yang diterbitkan pemerintah telah mencapai Rp770,555 triliun, atau turun 1,16 persen dari posisi 19 April 2007 sebesar Rp779,605 triliun. Hingga Mei 2007, obligasi negara yang tidak bisa diperdagangkan (non-tradable securities) mencapai Rp260,433 triliun, yang seluruhnya dipegang oleh Bank Indonesia, serta Rp61,705 triliun obligasi negara dalam denominasi dolar AS (kurs Rp8,815 per dolar AS). Sementara itu, Depkeu juga mencatat adanya beberapa obligasi negara yang jatuh tempo dalam kurun waktu 2007-2009. Obligasi negara yang jatuh tempo pada 2007 mencapai Rp16,597 triliun, yaitu seri FR0005 senilai Rp11,747 triliun jatuh tempo pada 15 Juli 2007, dan seri VR0012 senilai Rp4,850 triliun jatuh tempo pada 25 September 2007. Obligasi negara yang jatuh tempo pada 2008 mencapai Rp27,173 triliun, yaitu seri FR0041 senilai Rp1,1 triliun jatuh tempo pada 15 November 2008, seri VR0013 senilai Rp7,841 triliun jatuh tempo pada 25 Januari 2008, seri VR0014 senilai Rp9,282 triliun jatuh tempo pada 25 Agustus 2008, dan seri VR0015 senilai Rp8,950 triliun jatuh tempo pada 25 Desember 2008. Obligasi negara yang jatuh tempo pada 2009 mencapai Rp29,244 triliun, yaitu seri FR0002 senilai Rp15,988 triliun jatuh tempo pada 15 Juni 2009, ORI001 senilai Rp3,283 triliun jatuh tempo pada 9 Agustus 2009 dan seri VR0016 senilai Rp9,484 triliun jatuh tempo pada 25 Juli 2009. (*)
Copyright © ANTARA 2007
