Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum, Rabu.
"Hari ini seluruh pengurus DPP PDIP mendapat tugas dari ibu Megawati Soekarnoputri agar menggunakan seluruh kepercayaan yang diberikan rakyat dengan mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu (mendaftar ke KPU)," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPU, Jakarta, Rabu.
Hasto mengatakan sebagai partai politik yang dipercaya rakyat dengan memenangkan pemilu pada 2014 lalu, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya.
PDIP percaya mandat yang diberikan kepada KPU untuk menjalankan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memerlukan dukungan tidak hanya dari parpol namun juga seluruh rakyat.
"Perlu kami sampaikan bahwa seluruh persyaratan yang diperlukan KPU sebagaimana termuat dalam Sipol kami penuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto.
PDIP, kata Hasto, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya KPU dalam menyajikan sistem informasi partai politik yang sebaik-baiknya yang memungkinkan publik dapat mengakses seluruh informasi terkait keberadaan parpol di Indonesia.
"Namun kami juga perlu beri masukan pada KPU, dari proses Sipol yang ada kami melihat daerah Papua dan Papua Barat proses KTP elektronik terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Sehingga, kondisi ini menyebabkan pengisian Sipol itu menjadi kurang sempurna tetapi kami berjuang keras dan akhirnya syarat-syarat itu dapat kami penuhi," jelas dia.
Selain itu PDIP juga mencermati adanya NIK yang bersifat tunggal namun tidak memperhatikan domisili kepengurusan. Sebab, menurut dia, ada pengurus PDIP yang bertugas di tingkat nasional namun demi kepentingan ideologis partai, yang bersangkutan juga ditugaskan di daerah.
"Nah sistem ini belum memungkinkan adanya penugasan-penugasan seperti itu. Kemudian juga kami temukan data kecamatan yang tidak lengkap, misalnya di kecamatan Kretek, Bantul, di situ ada lima kelurahan yang tidak ada dalam Sipol karena pemekaran desa yang ada, hal ini perlu disempurnakan," kata dia.
Meskipun demikian, secara keseluruhan, PDIP mengapresiasi keberadaan Sipol untuk mengintegrasikan seluruh data pemilu parpol.
Dalam pendaftaran ini PDIP menghadirkan berbagai jenis ragam kebudayaan dari seluruh Indonesia, salah satunya yang Sisingaan, hingga Marawis. Hasto menekankan hal ini dilakukan karena PDIP ingin menampilkan wajah politik bukan hanya wajah kekuasaan, tetapi juga kebudayaan.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017