MPR ingatkan mahasiswa pentingnya Empat Pilar MPR RI

Bogor (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengingatkan mahasiswa terkait adanya intervensi asing yang ingin menguasai bangsa Indonesia dengan melakukan penjajahan modern sehingga kalangan muda harus sadar dan mewaspadainya.

"Kenapa Empat Pilar MPR RI menjadi penting karena ada korsleting nasional, ada intervensi internasional terhadap kita," kata Oesman Sapta Odang (Oso) dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Dia menjelaskan ada keinginan pihak asing yang ingin merebut kekayaan Indonesia dengan cara tidak bermartabat sehingga menjajah Indonesia secara modern.

Oso mencontohkan bangsa Indonesia dipaksa untuk mengekspor sumber daya alamnya lalu di luar negeri diolah menjadi barang jadi dan dibeli oleh bangsa Indonesia.

"Beberapa kali kita dirampok seperti itu namun pemerintah sekarang pintar, sumber daya alam diambil, diproduksi sendiri dan dijual kepada rakyat sedangkan sisanya dijual ke negara lain," ujarnya.

Dia mengingatkan kepada kalangan muda untuk mewaspadai upaya asing yang juga mengintervensi perkembangan generasi muda melalui penghancuran masa depan generasi bangsa Indonesia dengan narkoba.

Menurut dia, narkoba menjadikan generasi muda Indonesia terbuai oleh kenikmatan sesaat sehingga tidak sadar bahwa ancaman intervensi asing sudah di depan mata dan pada akhirnya penjajahan modern terjadi.

"Kita tidak ingin itu terjadi sehingga intervensi asing yang gagal tidak berhenti disana namun menghancurkan generasi muda dengan narkoba sehingga merusak masa depan bangsa Indonesia," katanya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Bachtiar Aly dalam acara tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.

Dia mengatakan UUD 1945 bisa saja diubah namun Pembukaan UUD tidak bisa diubah karena merupakan ruh eksistensi bangsa Indonesia.

"Dalam negara Indonesia mutlak republik, pengambilan keputusan ada pembagian kekuasaan meskipun tidak 100 persen menganut Trias Politika," ujarnya.

Dia mengakui bahwa kesenjangan sosial masih terjadi namun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus berupaya untuk memenuhi seluruh keperluan masyarakat.