Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengatakan setidak-tidaknya 37 orang tewas dalam tiga hari unjuk rasa setelah hasil pemilihan presiden pada 8 Agustus dibatalkan.
Pada bulan lalu, Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta pada Agustus karena terjadi penyimpangan aturam. Kenya akan mengulang pemilihan presiden pada 26 Oktober, antara Kenyatta melawan pemimpin oposisi Raila Odinga.
Namun, persekutuan oposisi Odinga mengancam memboikot pemilihan umum tersebut, kecuali dewan pemilihan mengubah beberapa anggotanya. Ketidakpastian tersebut menciptakan kekacauan politik di negara Afrika timur itu, yang menjadi pusat perdagangan kawasan dan sekutu Barat.
Senator oposisi James Orengo mengatakan bahwa para demonstran juga ingin memperingatkan anggota parlemen partai yang berkuasa agar tidak mengajukan amandemen undang-undang pemilihan yang akan membatasi keadaan, di mana Mahkamah Agung dapat membatalkan pemilihan berdasarkan atas alasan prosedural.
"Jika parlemen meloloskan undang-undang tersebut besok, hal itu akan seperti mendeklarasikan perang terhadap rakyat Kenya," katanya.
Beberapa tembakan dilepaskan ke udara saat para demonstran bergerak ke arah dewan pemilihan, dan polisi penunggang kuda memasang blokade untuk mencegah mereka mengakses beberapa jalan.
Tindakan keras polisi selama tiga hari demonstrasi menyusul jajak pendapat 8 Agustus menewaskan sedikitnya 37 orang, demikian laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya yang didukung pemerintah pada Senin, menyebut jumlah korban tewas tertinggi yang pernah dilaporkan.
Beberapa kematian dikaitkan dengan tindakan polisi, yang menggunakan peluru tajam dan beberapa dari polisi memukul dengan pentungan, kata laporan tersebut.
Laporan tersebut menyebutkan seorang bayi perempuan berusia 6 bulan, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, dan seorang gadis berusia 8 tahun menjadi korban, demikian Reuters melaporkan.
(Uu.KR-DVI/B002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
