"Kami ingin membahas itu sehingga ISEI ada catatan resmi untuk disampaikan ke pemerintah," kata Ketua Umum ISEI Muliaman Hadad dalam jumpa pers di Kantor ISEI Pusat, Jakarta, Senin.
Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK tersebut memandang topik tersebut penting karena perekonomian Indonesia telah mencapai kemajuan dalam 15 tahun terakhir dan mendapatkan banyak apresiasi di tingkat internasional.
Namun, kata Muliaman, masih banyak hal yang perlu dipenuhi agar ekonomi Indonesia ke depan dapat lebih berkesinambungan, terutama masalah kesenjangan.
Laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesias Rising Divide" di 2016 mengungkapkan hanya 20 persen dari penduduk kaya di Indonesia yang mampu menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi satu dekade terakhir.
Sementara 80 persen lainnya, atau sekitar 205 juta penduduk, tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi tersebut.
Bank Dunia juga mencatat bahwa Indonesia menghadapi masalah konsentransi kesejahteraan yang tinggi, di mana 10 persen masyarakat Indonesia terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional.
Indonesia dinilai akan menghadapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin parah ke depan mengingat konsentrasi kekayaan tersebut meningkat lebih cepat dibandingkan negara-negara lain.
Muliaman berpendapat bahwa masalah pembiayaan akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Sidang Pleno ISEI 2017, terutama menyangkut model pembiayaan ekonomi rakyat.
"Dalam beberapa tahun, langkah pemerintah sudah tepat karena ada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)," ucap dia.
Muliaman mengatakan akses layanan keuangan tersebut menjadi penting karena dapat mendorong kedekatan masyarakat pada modal. Ketika akses pada modal didekatkan, maka harapannya dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap, hasil sidang pleno ISEI ada dokumen untuk disampaikan ke pemerintah, terutama terkait kesenjangan," kata dia.
Sidang Pleno ISEI XIX akan diselenggarakan di Lampung pada pada 18-20 Oktober 2017 dengan menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
