Sidoarjo (ANTARA News) - Kalangan pekerja tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sidoarjo mendesak pemerintah mencarikan solusi atas peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sidoarjo, akibat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. Ketua Konfederasi SPSI Sidoarjo, Didik Bagio Utomo di Sidoarjo, Sabtu mengatakan, trend peningkatan PHK di Sidoarjo sudah pada tahap mengkhawatirkan dan dikhawatirkan memicu kerawanan sosial di masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas. "Yang terjadi di Sidoarjo sekarang ini masih timpang. Di saat PHK meningkat lapangan kerja yang baru malah cenderung susah berkembang," katanya. Ia mengatakan, selain korban lumpur, dunia usaha setempat juga kondisinya makin sulit, sehingga pemerintah didesak segera mengupayakan solusi dunia usaha di Sidoarjo. Didik memperkirakan PHK massal di Sidoarjo masih berlangsung di sejumlah perusahaan hingga akhir 2007. Data dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Sidoarjo hingga Mei 2007 PHK di Sidoarjo mencapai sekitar 5.000 orang. Jamsostek sudah membayar santunan pesangon hampir Rp14 miliar di 2007 ini. Tingginya PHK ini, antara lain dipicu PHK massal di tiga perusahaan seperti PT Maspion Group.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
