Jayapura (ANTARA News) - Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sesjen PBB), Hina Jilani, yang sejak 8 Juni 2007 berada di Jayapura, Papua, untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah dan masyarakat setempat meninggalkan wilayah ini menuju Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dari Jayapura, ibukota Provinsi Papua, Sabtu, ANTARA News melaporkan, Hina Jilani yang didampingi sejumlah pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) RI menumpang pesawat Garuda Indonesia lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura menuju Jakarta dan selanjutnya terbang ke NAD untuk melakukan tugas yang sama seperti yang dilakukaknya di Papua. Di Bandara Sentani, Hina Jilani kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah mendengarkan banyak persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sejak wilayah tersebut ke pangkuan RI pada 1 Mei 1963. "Persoalan pelanggaran HAM di Papua masih banyak yang belum dituntaskan pemerintah, sehingga dengan hasil kunjungan ini akan disampaikan kepada HAM Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss," katanya. Perempuan asal Pakistan itu selama berada di Jayapura menyempatkan diri berdialog dengan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah, antara lain Sekda Provinsi Papua, Drs.Sutedjo Suprapto, Kapolda Papua, Brigjen Pol.Max Donald Aer, Ketua DPR Provinsi Papua, Drs.John Ibo, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus A.Alua, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Balthazar Kambuaya. Selain itu, Hina bertemu juga dengan Uskup Jayapura Dr. Mgr. Leo Laba Ladjar OFM, Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Korinus Berotabui STh, Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Rumbekwan. Wakil Khusus Sesjen PBB itu pada Jumat (8/6) ketika tiba di Swiss Hotel di kawasan Ruko, Kota Jayapura disambut aksi demonstrasi kelompok mahasiswa dan masyarakat yang dipimpin Bachtiar Tabuni.Para demonstran meminta Hina membantu menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM, seperti pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, 10 November 2001, tewasnya salah satu tahanan politik Dr. Thomas Wanggay, Maret 1996. Demonstran juga membeberkan spanduk dengan sejumlah tulisan menyambut baik kedatangan Wakil Utusan Sesjen PBB, dan memintanya membawa hasil temuannya untuk membantu menyelesaikan berbagai kasus tindak kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran HAM ringan sampai pelanggaran HAM berat. Hina Jilani mengatakan, kedatangannya ke Papua karena banyak laporan yang sampai di PBB bahwa sejumlah persoalan pelanggaran HAM di Papua belum dituntaskan namun dengan hasil kunjungan dan dialog itu akan dicocokan dengan pengaduan komponen masyarakat yang telah masuk di agenda PBB. Hina Jilani melakukan kujungan ke NAD untuk mengadakan pertemuan dengan komponen pemerintah sipil, TNI, Polri, LSM dan para pemerhati masalah HAM serta pimpinan lembaga keagamaan tentang pelaksanaan dan penanganan penuntasan masalah HAM di wilayah itu. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
