KPK dalami penerbitan IUP kasus Aswad Sulaiman

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal mekanisme dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam penyidikan dengan tersangka mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

KPK telah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara Tahun 2007-2014.

"Jadi, proses mekanisme dan penerbitan izin didalami oleh penyidik untuk melihat bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan dan siapa yang berwenang dalam proses penerbitan izin pertambangan di sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Jumat memeriksa tiga saksi terdiri dari unsur kepala seksi, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kepala dinas di pertambangan.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menduga telah terjadi "kick back" atau imbalan terkait kasus yang menjerat Aswad Sulaiman tersebut.

"Pemberian "kick back" ini diindikasikan diberikan melalui pihak-pihak tertentu atau orang-orang dekat dari tersangka melalui transfer yang dilakukan berulang kali. ini terkait dengan proses penerbitan izin," kata Febri.

Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(T.B020/Y008)