POSPERTKI minta pemerintah perbaiki tata kelola TKI

Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Wilayah Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) Perwakilan Luar Negeri PDIP Saudi Arabia, Syarief Rahmat, meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Timur Tengah sebagai prasyarat pembukaan kembali pengiriman TKI ke kawasan itu.

"Kepmenaker 260/2015 tentang Penutupan/Pemberhentian penempatan TKI ke Timur Tengah secara permanen perlu diperkuat dengan penataan ulang skema penempatan berbasis perlindungan TKI," jar Syarief di Jakarta, Jumat.

Menurut Syarief, semangat yang terkandung dalam peraturan itu perlu segera disikapi dan diimbangi serta diterjemahkan ke dalam kebijakan berbasis kompetensi perlindungan TKI ke luar negeri.

"Hal ini karena negara kompetitor selain kita seperti Filipina dan Bangladesh sudah banyak melakukan perbaikan tata kelola penempatan tenaga kerjanya ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya."

Dia menjelaskan dengan pengiriman TKI berkompetensi yang bekerja pada lembaga berbadan hukum di Timur Tengah maka ada kepastian perlindungan.

Syarief menjelaskan selama enam tahun moratorium dan pemberhentian secara permanen justru menimbulkan banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Timur Tengah khusus Saudi Arabia.

"TKI yang masuk ini menimbulkan masalah karena tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki kontrak kerja," katanya.

Disamping itu, selama moratorium yang dimaksudkan untuk memberikan "shock therapy" kepada Saudi Arabia telah berdampak positif terhadap upaya pemerintah Saudi untuk memperbaiki sistem peraturan dan perlindungan terhadap tenaga kerja asing.

Syarief mengusulkan untuk penempatan TKI ke Saudi bisa mengikuti model melalui pola mega rekruitmen yang mana peran sponsor diambil alih oleh perusahaan. Perusahaan bisa memantau perkembangan TKI bahkan mestinya menyediakan lawyer untuk TKI baik yang terkena kasus besar maupun kasus kecil.