"Kemarin sudah kita bicarakan dalam Ratas dengan Pak Gubernur (Kalimantan Utara Irianto Lambrie). Masih dihitung, dikalkulasi, tunggulah, sabar," kata Presden menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau pembangunan Embung Rawasari di Kota Tarakan, Kaltara, Jumat.
Menurut Jokowi, dalam setiap pembangunan itu harus dimulai dengan feasibilty study atau studi kelayakan dulu sebelum diputuskan jalan tidaknya.
"Nanti kalau dari Kementerian PUPR sudah, Bappenas masuk, kebutuhannya sekian, bisa diambil anggarannya dari sini, yang eksekusi," kata Presiden.
Solusi biaya distribusi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono, dalam pemberitaan sebelumnya, mengungkapkan akan mempelajari studi kelayakan rencana Pemprov Kaltara dalam upaya menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Tarakan melalui jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan).
Menurut Basuki, salah satu pendongkrak pertumbuhan perekonomian di Kaltara adalah dibangunnya sarana infrastruktur dan Jembatan Bulan merupakan salah satu solusi untuk memangkas pembiayaan pendistribusian logistik yang selama ini menggunakan transportasi laut.
"Tentu dengan hadirnya Jembatan Bulan, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kaltara," kata Basuki.
Dia menjelaskan selama ini kegiatan ekspor dan impor harus melalui Tarakan untuk disebar ke Kaltara. "Karena itu ada usulan dari Tarakan harus ke Tanjung Selor dulu," ungkapnya.
Untuk pembangunan Jembatan Bulan, usulannya yakni panjang 56 kilometer dengan enam jembatan panjang yang akan saling terhubung, sehingga di setiap jari-jari delta akan dibangun jembatan yang menghubungkan Tarakan dan Tanjung Selor.
"Pemerintah tidak bisa main-main dalam mengambil keputusan seperti ini. Harus diputuskan dengan sebaik-baiknya agar tidak hanya menjadi janji-janji kosong dan membuat masyarakat berharap sangat besar," urainya.
Terkait penganggaran Jembatan Bulan, Basuki mengatakan tidak mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja pemerintah masih harus memikirkan matang-matang.
Sedangkan untuk menawarkannya kepada pihak swasta, Tarakan belum memiliki komoditas yang ekonomis sehingga cukup sulit terealisasi.
"Ini harus Presiden yang memutuskan. Tetapi sebelum diputuskan, saya akan men-support beliau, agar dapat diputuskan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang benar," tuntasnya.
Pembangunan jembatan penghubung Pulau Tarakan dan daratan Kalimantan memiliki panjang 56 kilometer, yang terdiri dari 50 kilometer panjang jalan, dan 6 buah jembatan yang memiliki panjang masing-masing 1 kilometer.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono, dalam pemberitaan sebelumnya, mengungkapkan akan mempelajari studi kelayakan rencana Pemprov Kaltara dalam upaya menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Tarakan melalui jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan).
Menurut Basuki, salah satu pendongkrak pertumbuhan perekonomian di Kaltara adalah dibangunnya sarana infrastruktur dan Jembatan Bulan merupakan salah satu solusi untuk memangkas pembiayaan pendistribusian logistik yang selama ini menggunakan transportasi laut.
"Tentu dengan hadirnya Jembatan Bulan, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kaltara," kata Basuki.
Dia menjelaskan selama ini kegiatan ekspor dan impor harus melalui Tarakan untuk disebar ke Kaltara. "Karena itu ada usulan dari Tarakan harus ke Tanjung Selor dulu," ungkapnya.
Untuk pembangunan Jembatan Bulan, usulannya yakni panjang 56 kilometer dengan enam jembatan panjang yang akan saling terhubung, sehingga di setiap jari-jari delta akan dibangun jembatan yang menghubungkan Tarakan dan Tanjung Selor.
"Pemerintah tidak bisa main-main dalam mengambil keputusan seperti ini. Harus diputuskan dengan sebaik-baiknya agar tidak hanya menjadi janji-janji kosong dan membuat masyarakat berharap sangat besar," urainya.
Terkait penganggaran Jembatan Bulan, Basuki mengatakan tidak mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja pemerintah masih harus memikirkan matang-matang.
Sedangkan untuk menawarkannya kepada pihak swasta, Tarakan belum memiliki komoditas yang ekonomis sehingga cukup sulit terealisasi.
"Ini harus Presiden yang memutuskan. Tetapi sebelum diputuskan, saya akan men-support beliau, agar dapat diputuskan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang benar," tuntasnya.
Pembangunan jembatan penghubung Pulau Tarakan dan daratan Kalimantan memiliki panjang 56 kilometer, yang terdiri dari 50 kilometer panjang jalan, dan 6 buah jembatan yang memiliki panjang masing-masing 1 kilometer.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
