Bappenas dorong swasta ke infrastruktur melalui PINA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2018 pemerintah akan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Menteri Bambang seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur menyusul prioritas anggaran pemerintah, yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

"Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin 2017 di Jakarta, Selasa (3/10).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun.

Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).

"Dengan demikian, peranan sektor swasta diharapkan cukup besar yakni mencapai Rp1.751,5 triliun atau 36,5 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Menurut Bambang, investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah berharap sektor swasta nasional lebih mengoptimalkan peluang investasi di dalam negeri sendiri.

Selain swasta nasional, lanjutnya, pemerintah juga berharap masuknya investasi asing mengingat Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik, ada perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis.

"Kami optimistis menyusul posisi Indonesia yang kini menjadi negara yang menarik bagi investasi berdasarkan 'investment grade' dari sejumlah lembaga rating keuangan dunia seperti MoodyÂ¿s, Fitch Ratings, Standard & Poors, Japan Credit Rating, dan R&I," katanya.

Faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Menteri Bambang juga mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui dua skema yakni PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Melalui skema PINA dan KPBU, kami berupaya untuk mengoptimalkan sebesar mungkin keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada proyek-proyek yang menjadi prioritas pembangunan," katanya.

Untuk skema PINA, status sampai saat ini adalah 14 proyek memasuki tahap identifikasi dengan nilai total 13,72 miliar dolar AS, satu proyek tahap persiapan senilai 1,01 miliar dolar AS, dan lima proyek tahap fasilitasi senilai 2,74 miliar dolar AS.

Rinciannya, untuk 14 proyek PINA dalam tahap identifikasi adalah pesawat turboprop R80 PT RAI total proyek senilai dua miliar dolar, 10 pembangkit listrik PT PJB senilai 10,073 miliar dolar, pengembangan regional Pulau Flores oleh Flores Prosperindo Ltd senilai satu miliar dolar, pembangkit listrik diesel-gas di Pesanggaran, Bali senilai 156,8 juta dolar, dan bandara di Kulon Progo, DIY dengan nilai 495 juta dolar.

Selanjutnya, satu proyek PINA tahap persiapan adalah jalan tol PT Hutama Marga Waskita senilai 1,01 miliar dolar.

Untuk lima proyek tahap fasilitasi adalah tiga jalan tol PT Waskita Tol Road Fase II senilai dua miliar dolar, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan nilai 170 juta dolar, dan PLTU PT PP Energi senilai 570 juta dolar.

Satu proyek PINA lainnya sudah mencapai tahap "financial closed" yakni proyek jalan tol PT Waskita Toll Road Fase I senilai Rp3,5 triliun yang melibatkan investor PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Taspen.

Untuk skema KPBU, sampai saat ini 10 proyek sudah dalam tahap konstruksi, sedangkan enam proyek dalam tahap transaksi, dan 36 proyek dalam tahap penyiapan.

Bambang juga mengatakan sektor swasta dapat merujuk ke pengalaman berbagai korporasi seperti di Korea Selatan dan Belanda, yang berhasil tumbuh dengan berpartisipasi pada kegiatan pembangunan infrastruktur.