MPR : perkuat peran DPD mengawal pembangunan daerah

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Pengkajian MPR menilai peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu diperkuat untuk mengawal pembangunan di daerah.

Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rull Chairul Azwar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan ada sejumlah peran yang bisa dilakukan oleh DPD dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya antara lain mengawal pelaksanaan dana transfer daerah.

"Pelaksanaan dana transfer daerah ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lainnya," kata Rully.

Ia mengatakan peran mengawal dana transfer itu sangat tepat mengingat DPD merupakan lembaga perwakilan daerah sehingga perlu memperjuangkan kepentingan daerah baik bagi daerah itu sendiri maupun secara nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan masukan terkait memperkuat peran DPD, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposium pada Rabu (4/10) di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI Jakarta.

Sejumlah menteri direncanakan hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Muyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Rully berharap hasil dari simposium itu menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan di daerah. Selain itu juga diharapkan menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tugas konstitusi yang dimilikinya.

Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI berharap, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pelosok-pelosok wilayah akan mendorong kemajuan bangsa sekaligus mencegah timbulnya ketimpangan sosila dan ekonomi.