Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan ia siap memenuhi panggilan Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan pada Rabu (12/6) terkait insiden Pasuruan. "Ya. Kita akan penuhi undangan itu. Kan mereka (Komisi I) adalah `counter part` (mitra kerja) kita," kata Djoko di Istana Negara usai mengikuti rapat soal pengembangan BUMN industri strategis, Jumat. Pada rapat itu, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri, antara lain Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Rajasa, Menlu Hassan Wirajuda dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. Panglima mengatakan, pertemuan dengan Komisi I itu fokus pada masalah insiden penembakan dan proses hukumnya serta pengelolaan aset TNI yang dijadikan pusat pelatihan militer di Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Semua kepala staf angkatan, yakni KSAD, KSAU dan KSAL akan ikut dalam pertemuan itu karena mereka memiliki perbedaan persepsi soal aset tersebut, sementara masyarakat juga mengklaimnya. Insiden Pasuruan telah menelan korban empat warga tewas dan puluhan lainnya terluka. "Atas kejadian itu pembangunan pusat latihan tempur akan di `hold` (belum diteruskan) dulu. biar `cooling down` (suasana dingin) sehingga fokus pada pengusutan penembakan yang dilakukan marinir," katanya. Panglima menjelaskan, jalannya proses hukum atas kasus itu akan dilakukan dengan baik, secara obyektif, transparan serta adil. Terkait temuan Komnas HAM dan Komisi I bahwa ada pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, Panglima mengatakan ia tetap berpegang pada proses hukum formal yang ada. "Saya tidak mengomentari apa yang ditemukan teman-teman LSM dan Komnas HAM, karena proses hukum sedang berjalan dan itulah yang akan kita ikuti," katanya. Panglima juga menyebutkan bahwa terhadap masalah itu pemerintah menerima masukkan dari siapa pun dan saat ini telah bekerjasama dengan Polri untuk menghimpun semua keterangan berikut data yang diperlukan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
