Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mewakili Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan lembaga penyalur BBM berupa SPBU mini di Dusun Wailey.
Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan peresmian SPBU mini itu dilakukan bersama Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto, Bupati Seram Bagian Barat M Yasin Payapo, dan Anggota Komisi VII DPR Mercy Chriesty Barends.
"Peresmian SPBU Mini Amalatu merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," kata Ego dalam sambutannya.
"Semangatnya sangat jelas, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Alhamdulillah, pada hari ini masyarakat di Amalatu akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa," tambah dia.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya warga Amalatu harus menempuh jarak 50 kilometer untuk membeli BBM dengan harga berkisar antara Rp10.000-Rp12.000 per liter.
"Kini warga Amalatu tidak perlu lagi menempuh 50 kilometer untuk membeli BBM. SPBU Mini Amalatu menyediakan BBM jenis Premium dengan harga Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter untuk Biosolar," kata Ego.
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) terus melakukan pemetaan lokasi sasaran Program BBM Satu Harga.
"Untuk wilayah Maluku, setelah Seram Bagian Barat, ada dua kabupaten lagi didirikan lembaga penyalur BBM, yaitu Buru dan Kepulauan Aru," kata Ego.
Sesuai peta jalan BBM Satu Harga, 54 lembaga penyalur akan dibangun tahun ini. Hingga saat ini telah beroperasi 24 lembaga penyalur, dan Amalatu adalah yang ke-25.
Total kapasitas BBM di SPBU Mini Amalatu 60 kiloliter dengan rincian 20 kiloliter Premium, 20 kiloliter Pertalite, dan 20 kiloliter Biosolar.
BBM disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan lembaganya akan mengawal distribusi BBM di seluruh Indonesia dengan harga sama.
"Penyaluran BBM di wilayah 3T bukan merupakan hal mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukkannya," katanya.
BPH Migas, ia melanjutkan, mengemban amanah untuk mengawal BBM tertentu dan khusus penugasan dapat dinikmati seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga sama.
"Tidak boleh ada industri dan oknum menikmati BBM Satu Harga. Jangan sampai ada hal-hal mempersulit masyarakat yang membutuhkan BBM," katanya.
Sepanjang Oktober 2017, ada empat lembaga penyalur beroperasi yakni di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar; Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali; Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulteng; dan Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut.
Menurut SVP Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto, SPBU Mini Amalatu merupakan SPBU ke-5 yang telah diresmikan dari 25 rencana tempat program BBM Satu Harga di wilayah MOR VIII.
"Pendirian SPBU ini merupakan wujud energi berkeadilan dan diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian, khususnya masyarakat Seram Bagian Barat," ujarnya.
Anggota DPR Mercy Barends berharap semakin banyak berdiri SPBU, akan meminimalkan munculnya spekulan harga BBM.
"Harapan kami, dengan terbangunnya infrastruktur SPBU akan meningkatkan roda perekonomian lokal. Di sisi lain menjadi bridging for peace, agar hubungan silaturahim lebih terjaga dan membangun rasa persaudaraan masyarakat Maluku ke depan," ujarnya.
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
