Jayapura (ANTARA News) - Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal memiliki kepentingan tertentu dengan kunjungan utusan khusus Sekjen PBB yang membidangi masalah HAM, Hina Jilani, ke Papua, sehingga seluruh komponen masyarakat Papua harus mewaspadainya agar tidak tergadai oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu itu.Hal itu disampaikan wakil para tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), Drs Filep JS Karma di Jayapura, Jumat, menanggapi kunjungan utusan khusus Sekjen PBB, Hina Jilani ke Papua pada 8 hingga 9 Juni untuk melihat dari dekat perkembangan pelaksanaan HAM di wilayah paling timur Nusantara ini."Kami, para tahanan politik OPM sudah mengetahui kalau kedatangan Hina Jilani ini benar-benar dimanfaatkan oleh LSM untuk kepentingan tertentu yang kita sendiri dapat mereka-rekanya dan hampir benar rekaan itu. Dengan demikian, jika kedatangan itu untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu maka kami menolaknya," tegas Filep.Menurut dia, para tahanan politik (Tapol) Papua khususnya yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Abepura, Jayapura, telah secara terus-menerus mencermati rencana kedatangan Hina Jilani ke Indonesia khususnya Papua dan melihat betapa bersemangatnya LSM-LSM memfasilitasi kedatangan utusan khusus Sekjen PBB itu. Malahan, lanjutnya, ketika Hina Jilani sampai di Jakarta, begitu banyak aktivis dan pimpinan LSM di Papua beramai-ramai pergi ke Jakarta untuk menemuinya. Mereka bahkan dengan sangat gencar melakukan jumpa pers, baik secara berkelompok maupun perorangan. Siaran pers LSM itu dilakukan dengan bertemu langsung para wartawan maupun melalui telepon selular. "Dari gerak-gerik seperti ini, bagaimana mungkin kami tidak mencurigai maksud mereka di balik semuanya itu," katanya. Filep mengatakan, jika utusan khusus Sekjen PBB itu benar-benar ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan HAM di Papua, maka dia sendiri bisa datang ke Papua tanpa didampingi LSM dan langsung bertemu dengan masyarakat Papua termasuk para Tapol di Lapas Kelas II Abepura, Jayapura. Selama utusan khusus Sekjen PBB itu tidak menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat Papua, selama itu juga pihaknya tetap menaruh kecurigaan terhadap berbagai orang atau kelompok orang yang dengan penuh semangat melakukan jumpa pers untuk membesar-besarkan kunjungan Hina Jilani ke Papua. "Kami menolak setiap bentuk rekayasa politik yang dilakukan pihak tertentu dalam rangka kunjungan utusan khusus Sekjen PBB Hina Jilani ke Papua dan kami menyerukan kepada semua insan pers, baik cetak maupun elektronik agar bersikap waspada, cermat dan kritis terhadap berbagai manuver politik pihak tertentu yang ingin menggadaikan rakyat Papua untuk kepentingan mereka dengan memanfaatkan kunjungan utusan khusus Sekjen PBB ke Papua," tegas Filep JS Karma.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
