Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, mengemukakan bahwa Departemen Pertahanan (Dephan) bersama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) sedang menghimpun data lokasi berbagai aset yang dipakai mandiri atau bekerja sama dengan pihak luar, termasuk swasta. Di Jakarta, Kamis, Juwono menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pengkajian antara Sekretaris Jenderal (Sesjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) Dephan bekerjasama dengan Kepala Staf Umum (Kasum) dan Irjen TNI, serta meminta masukan dari masing-masing angkatan, Darat (AD), Laut (AL) dan Udara (AU) tentang data aset. "Kita lihat kontrak-kontrak di masa lampau karena banyak satuan-satuan koperasi, yayasan, atau bisnis di masa lampau terlanjur melaksanakan perjanjian kontraktual dengan perusahaan swasta," katanya. Untuk menyelesaikan masalah aset TNI dan adanya kemungkinannya bersengketa, ia mengatakan, saat ini juga sedang dikaji upaya pembentukan tim khusus, namun kajiannya baru berlangsung di tingkat informal. "Kita sedang mengkaji di tingkat informal dulu Dephan dengan Mabes, kemudian dengan Mabes Angkatan. Kita lihat satu per satu, kita himpun datanya," ujarnya. Menanggapi tentang jumlah bisnis milik TNI, mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu mengatakan, saat ini telah ada sekitar 1.500 bisnis, yayasan, dan koperasi, namun hanya ada delapan yang memenuhi persyaratan. "Kita lihat dari segi pertahanan, hukum, fiskal, dan korporasi, ternyata hanya ada delapan," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
