Yogyakarta (ANTARA News) - Komisi Yudisial (KY) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta menjalin kerjasama untuk melakukan riset terhadap putusan pengadilan. Riset tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat mengambil keputusan tersebut hakim menggunakan pendekatan konvensional, konservatif, progresif atau advokatif, kata Ketua Komisi Yudisial (KY), Busro Muqodas, seusai menandatangani naskah kerja sama riset itu di Kampus FH UGM, Kamis. Ia mengatakan, riset tersebut dilakukan atas dasar paradigma bahwa putusan hakim idealnya harus menciptakan rekonstruksi sosial. Didampingi Dekan Fakultas Hukum UGM, Dr. Marsudi Triatmodjo SH LLM, ia mengemukakan, tatanan masyarakat Indonesia saat ini masih dipengaruhi keterbelakangan multidimensi. "Semakin absolut penyakit kronis berupa korupsi akan memberikan dampak luar biasa pada kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia. Fakta bahwa korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah, menuntut peran hakim di tingkat daerah untuk mengatasi masalah tersebut," ujarnya. Ia mengatakan, selain melakukan riset terhadap putusan pengadilan, Komisi Yudisial juga melakukan investigasi terhadap perilaku hakim, dan hasilnya akan menjadi database yang dapat digunakan untuk bahan seleksi hakim agung. Database tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kalangan kampus, sehingga mereka dapat mengakses segala informasi di KY. Jejaring KY yang terdiri atas masyarakat, kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi massa merupakan modal sosial untuk mewujudkan demokrasi di ranah peradilan yang selama ini tak tersentuh, katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007