Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (27/9) mengatakan kepala beberapa lembaga PBB di Myanmar dijadwalkan ikut dalam perjalanan yang ditaja pemerintah ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara pada Kamis.
"Kami sejak dulu selalu menggaris-bawahi dan menekankan keprihatinan kami mengenai akses kemanusiaan terbatas di daerah itu," kata Dujarric kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, sebagaimana dikutip Xinhua, di Jakarta, Kamis.
"Jadi, kami menyambut baik gagasan ini sebagai langkah pertama dan kami benar-benar berharap itu akan mengarah kepada akses yang jauh lebih luas dan lebih lebar."
Beberapa badan PBB telah dihalangi sejak 25 Agustus melakukan pekerjaan di daerah tersebut, sehingga mereka tak bisa mengatur serta membagikan bantuan, kata Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi kepada wartawan di Markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu pagi. Ia baru saja kembali dari kunjungan ke Bangladesh, yang menampung lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya.
Sejak 25 Agustus pekerjaan PBB telah dipercayakan kepada Komite Palang Merah Internasional sebagai tindakan sementara, kata Grandi. Namun, Palang Merah juga memiliki masalah untuk memasuki daerah yang paling memerlukan bantuan, katanya.
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
