"Kami punya program pelatihan perempuan di legislasi, guna mendorong terpenuhinya kuota 30 persen perempuan di legislatif," kata Menteri PPPA Yohana Yembise di Sorong, Rabu.
Yohana menjelaskan hasil Pemilu 2014 gagal mencapai keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen secara nasional, meskipun dari sudut jumlah pencalonan mengalami kenaikan.
Pemilu 2014 hanya menempatkan sekira 17 persen perempuan di kursi legislatif, sementara di kursi senat terdapat 23 persen perempuan.
Padahal, kata dia, perempuan jumlahnya separuh lebih dari total populasi pemilih atau lebih banyak dari laki-laki. Dengan kata lain, jumlah politisi perempuan di Indonesia saat ini belum representatif jika dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung mendominasi 70 persen lebih di legislatif.
Aspirasi perempuan, lanjut dia, tidak akan mudah tersalurkan jika jumlahnya belum kunjung proporsional hingga kini meski menjadi elemen mayoritas dalam Pemilu. Dampaknya, kebijakan-kebijakan yang keluar berpotensi tidak properempuan.
"Perempuan harus dapat posisi di politik. Harus banyak kita berani. Tunjukkan perempuan juga ingin menduduki posisi penting, laki-laki jangan mendominasi semua posisi. Perempuan harus berekspresi. Ada 123 juta perempuan yang bersama laki-laki untuk membangun bangsa ini," tuturnya.
Dia mengatakan Kementerian PPPA memiliki program untuk memicu peningkatan partisipasi perempuan di panggung politik, salah satunya lewat pelatihan-pelatihan persiapan menghadapi Pemilu 2019.
"Kami lakukan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu, perempuan, agar siap di dunia politik untuk mempersiapkan mereka agar bisa berkompetisi, agar mereka nanti bisa duduk di legislatif dan ini sudah dilakukan secara nasional. Kami punya desain besar yang sudah dibuat bertahap untuk menjalankan ini," kata dia.
Padahal, kata dia, perempuan jumlahnya separuh lebih dari total populasi pemilih atau lebih banyak dari laki-laki. Dengan kata lain, jumlah politisi perempuan di Indonesia saat ini belum representatif jika dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung mendominasi 70 persen lebih di legislatif.
Aspirasi perempuan, lanjut dia, tidak akan mudah tersalurkan jika jumlahnya belum kunjung proporsional hingga kini meski menjadi elemen mayoritas dalam Pemilu. Dampaknya, kebijakan-kebijakan yang keluar berpotensi tidak properempuan.
"Perempuan harus dapat posisi di politik. Harus banyak kita berani. Tunjukkan perempuan juga ingin menduduki posisi penting, laki-laki jangan mendominasi semua posisi. Perempuan harus berekspresi. Ada 123 juta perempuan yang bersama laki-laki untuk membangun bangsa ini," tuturnya.
Dia mengatakan Kementerian PPPA memiliki program untuk memicu peningkatan partisipasi perempuan di panggung politik, salah satunya lewat pelatihan-pelatihan persiapan menghadapi Pemilu 2019.
"Kami lakukan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu, perempuan, agar siap di dunia politik untuk mempersiapkan mereka agar bisa berkompetisi, agar mereka nanti bisa duduk di legislatif dan ini sudah dilakukan secara nasional. Kami punya desain besar yang sudah dibuat bertahap untuk menjalankan ini," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
