Rusia skeptis terhadap janji Trump di PBB

Jakarta (ANTARA News) - Rusia mengaku masih skeptis terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang pada Sidang Umum PBB pekan lalu mengatakan tidak akan memaksakan kepentingan nasional terhadap negara asing.

"Tentu saja, kami menyambut janji Presiden Trump tidak menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain. Tapi, kami berharap kata-katanya terwujud dalam kenyataan," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam pidato di depan pemimpin anggota PBB dalam sidang umum tahunan di New York, AS, Trump mengatakan bahwa sudah saatnya, negara di dunia lebih bertanggung jawab terhadap urusannya tanpa bergantung pada bantuan Amerika Serikat.

"Di Amerika, kami tidak akan memaksakan cara hidup kami terhadap orang lain, namun kami memimpin dengan contoh baik untuk mereka ikuti," kata Trump.

Namun, dalam pemaparan Galuzin di Jakarta, Rusia nampak masih tidak sepenuhnya mempercayai perkataan Trump itu dengan menyebut berbagai serbuan militer dan sanksi ekonomi sepihak oleh Amerika Serikat dalam dua dasawarsa belakangan sebagaimana terjadi di Libya, Irak, Afghanistan, dan Suriah.

"Pelajaran sejarah ini membuat kami berharap janji Trump benar-benar diimplementasikan," kata Galuzin.

Di sisi lain, Galuzin juga memaparkan alasan negaranya menolak usulan reformasi PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat yang mengeluh karena terlalu banyak menyumbang biaya operasional organisasi dunia tersebut tanpa mendapat balasan keuntungan.

Amerika Serikat saat ini memang menjadi penyumbang terbesar di PBB, dengan prosentase lebih dari 22 persen dari biaya tahunan organisasi tersebut.

Namun, jika dibandingkan dengan negara maju lain, prosentase sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat kecil. Iuran Amerika Serikat hanya 0,05 persen dari PDB, atau lima kali lipat lebih kecil daripada Norwegia (0,25 persen).

Tepat satu hari sebelum Sidang Umum PBB dibuka, Trump menggalang dukungan dari beberapa negara anggota untuk menandatangai 10 poin usulan reformasi, yang di antaranya termasuk mengurangi peran PBB dalam pembangunan ekonomi negara anggota, mengurangi mandat PBB, dan meningkatkan transparansi penggunaan dana.

Hampir semua poin usulan Amerika Serikat tersebut ditujukan untuk mengurangi peran PBB dalam dunia internasional, sehingga Washington tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak.

Stasiun televisi Fox mengabarkan bahwa Trump berhasil mendapatkan sekitar 120 tanda tangan negara anggota, dari total 193, untuk usulan tersebut.

Salah satu dari sedikit negara yang menolak tersebut adalah Rusia.

"Kami hanya diundang untuk menandatangi dokumen itu tanpa ada kemungkinan untuk merundingkan isinya. Tentu saja kami menolak," kata Galuzin.

Galuzin mengatakan bahwa setiap usulk mereformasi PBB harus melalui persetujuan semua negara anggota, bukan sebagian.