Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan sudah terlalu banyak komentar yang selalu memojokkan TNI terutama dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menhan di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa komentar-komentar tersebut telah membentuk opini publik yang seakan-akan TNI telah bekerja sama dengan pelaku bisnis untuk menindas rakyat, khususnya masalah sengketa tanah antara warga dengan TNI. "Saya sayangkan komentar dari berbagai pihak, termasuk LSM, yang memberikan komentar dengan kata-kata bombastis," katanya disela-sela acara seminar yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Universitas Oxford. Terkait kasus kerusuhan sengketa tanah di Pasuruan, Jawa Timur, Juwono meminta semua pihak agar memberi waktu kepada Panglima TNI dan Kasal untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum yang berlaku. "Jangan menimpali dengan komentar-komentar dari berbagai pihak tentang TNI, perseteruan, AL, maupun marinir. Ini adalah peristiwa yang sangat disayangkan. Tidak ada yang ingin hal ini terjadi," ujarnya. Menhan juga mengatakan bahwa masalah pokok yang menjadi perhatian saat ini adalah keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk. "Kepadatan penduduk dibandingkan dengan lahan yang terbatas terutama di Pulau Jawa tentu menjadi masalah yang hampir sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat," kata Menhan. Sementara itu, dalam seminar bertajuk "Conflict Prevention and Peacefull Development: Policies to Reduce Inequalities and Marginalization in Indonesia", Menhan mengatakan, pertahanan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh militer melainkan juga non militer. Menurut dia, pertahanan tidak terbatas pada keamanan negara saja melainkan juga pertahanan atas sumber daya manusia dan lingkungan. Kekuatan militer yang dimiliki Indonesia, katanya, bertugas mendukung pelaksanaan demokrasi, termasuk perbaikan ekonomi bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007