"Sudah bertemu tadi malam setelah pulang dari Bali, Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan," kata Presiden kepada wartawan usai membuka dan meninjau stan Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ia mengatakan, juga sudah menjelaskan masalah itu.
"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," kata Presiden, yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Ketika ditanya apa penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden mengatakan: "Ya tidak semua bisa saya sampaikan".
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara akan digunakan untuk pendidikan intelijen.
"Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah," kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).
Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal.
Namun Wiranto kemudian membantah hal tersebut, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata.
Menurut Wiranto, kesalahan informasi tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.
"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.
Wiranto menyayangkan informasi yang keliru mengenai pembelian 5.000 senjata itu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.
"Ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
