Bank Dunia ingatkan risiko "krisis belajar" global

Washington (ANTARA News) - Bank Dunia pada Selasa (26/9) memperingatkan bahwa jutaan murid muda di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bisa menghadapi kehilangan kesempatan dan upah lebih rendah di kemudian hari karena kurangnya pendidikan yang baik.

"Anak-anak yang masyarakatnya paling banyak mengalami kegagalan adalah yang paling membutuhkan pendidikan yang baik untuk sukses dalam kehidupan," kata pemberi pinjaman yang berbasis di Washington itu dalam Laporan Pembangunan Dunia terbaru yang fokus pada pendidikan global.

Laporan tersebut menemukan bahwa hasil belajar selalu jauh lebih buruk bagi kelompok yang kurang beruntung, seperti anak-anak miskin, anak-anak perempuan, anak-anak difabel, etnis minoritas. Selain itu, kelompok-kelompok ini tidak terdaftar di sekolah atau kemungkinan besar keluar sekolah. Bank menamai kekurangan yang parah ini sebagai "krisis belajar".

"Krisis belajar ini memperlebar kesenjangan sosial alih-alih mempersempit mereka" menurut laporan Bank Dunia yang dikutip kantor berita Xinhua.

"Murid-murid muda yang sudah malang karena kemiskinan, konflik, jenis kelamin atau kecacatan mencapai usia dewasa muda bahkan tanpa keterampilan hidup paling dasar," tambahnya.

Tidak semua negara-negara berkembang mengalami kesenjangan belajar yang ekstrem, meski banyak yang jauh tertinggal dari tingkat yang mereka cita-citakan menurut laporan tersebut.

Menurut laporan itu, rata-rata murid di negara-negara miskin berperforma buruk lebih ketimbang 95 persen dari murid di negara-negara berpenghasilan tinggi; banyak siswa berkinerja tinggi di negara-negara berpenghasilan menengah akan berada di posisi terbawah di negara yang lebih kaya.

"Krisis belajar ini adalah krisis moral dan ekonomi," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam siaran pers, Selasa (26/7).

Bank Dunia menyarankan negara-negara melakukan penilaian pembelajaran serius guna melacak dan memperbaiki pendidikan.

Bank juga meminta negara-negara "membuat sekolah bagi semua peserta didik" serta mengatasi hambatan teknis dan politis dalam proses belajar-mengajar. (UU.A026)