Wagub NTB: bonus demografi bisa jadi masalah

Lombok Barat (ANTARA News) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengatakan bonus demografi bisa menjadi masalah jika tidak memberi manfaat besar dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kualitas ekonomi.

"Jika jumlah penduduk besar itu berkualitas dan mampu mengelola sumber daya alam (SDA) tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu mengelola SDA tidak akan produktif jadinya," kata Amin pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.

Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, dan diikuti pejabat BKKBN dari 34 provinsi di Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia muda dan lanjut usia (lansia).

Jumlah penduduk yang bekerja dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia lebih besar atau banyak dibanding penduduk usia muda dan lansia.

"Indonesia diperkirakan akan menuju puncak bonus demografi pada 2036. Jumlah penduduk besar tapi harus berkualitas," ujarnya.

Amin menyebutkan jumlah penduduk terbanyak di dunia ada di Tiongkok. Namun negeri Tirai Bambu itu mampu menjadi kekuatan ekonomi terkuat di dunia karena penduduknya yang banyak memiliki etos kerja yang kuat.

Hal itu dibuktikan dengan produk domestik bruto Tiongkok yang mencapai 19 miliar dolar AS.

Sementara populasi penduduk Indonesia berada di bawah Amerika Serikat, Jepang dan India.

"Tapi indeks kebahagian di Indonesia masih kategori sedang menurut Badan Pusat Statistik, didasarkan pada beberapa indikator, seperti keamanan, kesehatan dan perekonomian," ucapnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan bonus demografi yang berkualitas di Indonesia, termasuk di NTB, dibutuhkan terobosan dan sinergitas antar berbagai pihak, termasuk BKKBN.

Sebab, persoalan kependudukan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan serta tingkat pendapatan masyarakat.

"Ledakan penduduk yang besar tentu sumber daya alam akan dibagi kepada banyak orang. Jadi populasi penduduk harus dikendalikan, bukan berarti tidak boleh melahirkan," katanya.

Amin juga mengapresiasi prestasi yang dicapai BKKBN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat NTB secara terus menerus tentang program Keluarga Berencana dalam rangka mengatur dan mengendalikan kelahiran penduduk.

(T.KR-WLD/E005)