Bupati Bojonegoro raih doktor ilmu sosial politik

Malang (ANTARA News) - Bupati Bojonegoro Suyoto meraih gelar doktor Program Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang setelah menjalani ujian terbuka di hadapan promotor dan penguji UMM di Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Dalam disertasi yang diujikan secara terbuka itu, Suyoto melakukan penelitian di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Disertasi yang mengulas demokrasi ala desa itu diberi judul "Konstruksi Pemaknaan Ritual Kematian sebagai Perwujudan Nilai-nilai Kebijakan Sosial dalam Perspektif Bergerian".

"Saya sedang mencari model pembangunan desa yang mampu mandiri dan berkelanjutan. Ada unsur kemandirian dan berkelanjutan di Desa Pajeng. Setelah saya teliti, semua bermula dari warga yang menafsir ulang makna ritual kematian," katanya.

Ia mencontohkan pada awal 1990, ada seorang warga di Desa Pajeng meninggal dunia. Warga yang meninggal itu bukan kaum berada (kaya) dan tidak banyak warga yang takziah ke rumah duka. Keluarga yang ditinggalkan masih dibebani "kewajiban sosial" untuk memenuhi serangkaian ritual kematian yang sulit dipenuhi oleh keluarga miskin tersebut.

Melihat kondisi keluarga miskin tersebut, katanya, akhirnya menjadi pembahasan warga setempat hingga muncul gagasan adanya rukun kematian (RK). Ritual sosial tersebut cukup memberatkan kelompok keluarga miskin sehingga orang miskin hanya akan semakin miskin.

Akan tetapi, katanya, secara demokratis, warga bisa menghadirkan solusi dengan lahirnya RK. Pembentukan RK itu ada dua tujuan, yakni pertama memperbarui praktik ritual kematian untuk memastikan agar warga yang miskin tidak semakin miskin dan kedua memastikan RK memiliki manfaat bagi kepentingan bersama.

Menurut dia, studi dari Desa Pajeng itu menggambarkan bahwa demokrasi bisa membawa manfaat dan kesejahteraan secara nyata di lingkup warga, terutama bagi warga kurang mampu. Namun, demokrasi itu juga harus dibarengi lima hal pendukung, yakni optimalisasi ruang publik oleh masyarakat, niat bersama untuk mewujudkan manfaat sosial, terciptanya kebijakan sosial, meningkatnya tingkat kualitas representasi, dan terwujudnya dialog generatif.

Inilah, katanya, model kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal mengelola seluruh sumber budaya dan kearifan secara bersama-sama. "Munculnya RK di lingkungan masyarakat ini mampu meringankan dan membawa manfaat bagi warga, khususnya warga kurang mampu," ujarnya.

Sementara itu, promotor Prof Hotman Siahaan mengaku tertarik atas kesepakatan yang dihasilkan warga melalui forum. Kondisi itu muncul dari kearifan lokal masyarakat desa dan itu sangat penting dalam komunitas. "Harapan kami temuan akademik Suyoto ini bisa diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah daerah, apalagi Suyoto adalah seorang bupati," katanya.