Facebook rombak aturan iklan politik setelah ancaman parlemen AS

San Fransisco (ANTARA News) - Facebook Inc pada Kamis melakukan perombakan mengenai bagaimana menangani iklan politik berbayar, dengan memberikan konsesi kepada anggota parlemen Amerika Serikat yang mengancam mengatur jejaring media sosial tersebut atas iklan rahasia yang berjalan selama kampanye pemilihan presiden.

Perusahaan tersebut juga mengatakan akan menyerahkan kepada penyidik Kongres 3.000 iklan politik yang dikatakan kemungkinan dibeli oleh entitas Rusia selama dan setelah pemilihan presiden AS pada 2016.

Pemimpin Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaan tersebut, untuk pertama kali, sekarang memungkinkan siapa pun melihat iklan politik yang ditampilkan di Facebook tanpa peduli siapa yang mereka targetkan.

Facebook juga akan menuntut pengiklan politik untuk mengungkapkan siapa yang membayar iklan tersebut, persyaratan yang menurut undang-undang AS berlaku untuk iklan politik di televisi, namun tidak di media sosial.

"Kami akan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menciptakan standar baru untuk transparansi dalam iklan politik dalam jaringan," ujar Zuckerberg.

Zuckerberg melalui siaran langsung di Facebook dari kantor pusat perusahaan di Menlo Park, California, mengatakan perubahan tersebut akan membantu mengatasi kekhawatiran pemerintah termasuk Rusia menggunakan iklan Facebook untuk ikut campur dalam pemilihan negara lain.

Awal bulan ini, Facebook mengatakan tinjauan internal telah menunjukkan bahwa operasi yang berbasis di Rusia menghabiskan 100 ribu dolar AS untuk 3.000 iklan Facebook yang mempromosikan pesan yang memecah belah di bulan-bulan sebelum dan sesudah pemilihan presiden AS tahun lalu.

Facebook awalnya menolak untuk menyerahkan rincian iklan ke Kongres.

Penyelidik kongres AS dan penasihat khusus Robert Mueller memeriksa dugaan campur tangan pemilihan Rusia, yang dibantah oleh Moskow.

Selain Facebook, penyidik juga tertarik untuk menyelidiki dengan perusahaan lain. Perwakilan Twitter dijadwalkan bertemu minggu depan dengan staf dari Komite Intelijen Senat sehubungan dengan penyelidikan ke dalam pemilihan presiden 2016.